Male, LiputanIslam.com — Mantan Presiden Maldives Mohamad Nasheed, hari Senin (23/2) diseret ke ruang sidang untuk menghadapi dakwaan penyalahgunaan kekuasaan saat menjabat. Sebelumnya Nasheed yang kini adalah ketua partai oposisi ditangkap pada hari Minggu (22/2) di bawah undang-undang anti-teror. Demikian seperti dilaporkan BBC News, Senin petang (23/2).
Nasheed mengeluhkan perlakukan polisi kepadanya dengan menyeretnya, setelah menolaknya berbicara kepada wartawan di luar sidang pengadilan. Nasheed, tampak masuk ke persidangan dengan tangan terikat.
Partai Maldivian Democratic Party yang dipimpin Nasheed mengecam aksi polisi tersebut, menyebutnya sebagai “pelanggaran nyata hukum acara” oleh kejaksaan dan menuntut pembebasan Nasheed secepatnya.
Para penasihat Nasheed mengatakan kepada BBC bahwa Nasheed menginginkan banding atas persidangan dirinya, namun menghadapi hambatan birokratis.
Sementara itu Menlu Dunya Maumoon mengatakan kepada BBC bahwa dakwaan atas Nasheed mencakup tindakan penculikan dan penghilangan paksa orang-orang yang tidak bersalah dan kegiatan itu dianggap sebagai tindakan terorisme berdasar hukum Maldives. Dan Nasheed harus ditahan karena telah berulangkali mengabaikan proses pengadilan.
Nasheed adalah mantan aktifis HAM yang menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis. BBC menyebut, aksi penangkapan itu mengindikasikan adanya ketidakstabilan politik di negara kecil yang terletak di dekat India itu.
Presiden Abdullah Yameen yang menggantikan Nasheed usais pemilu tahun 2013, terlihat menjauhkan diri dengan mantan pendahulu dan sekutunya, Nasheed, demikian BBC melaporkan.
Yameen juga telah memerintahkan penangkapan Menteri Pertahanan, terlibat perselisihan dengan raja bisnis pariwisata sekutu Nasheed, dan memecat Jaksa Agung.(ca)