Kualalumpur, LiputanIslam.com — Malaysia, hari Selasa (7/4), mengesahkan UU Anti-Terorisme yang dianggap kontroversial, di antaranya memungkinkan penahanan tersangka terorisme tanpa batas waktu.
Perdana Menteri Najib Razak telah mencabut UU tersebut tahun 2012, namun kini undang-undang itu telah kembali. Kelompok pembela HAM internasional, Human Right Watch (HRW) menyebut undang-undang itu sebagai ‘langkah mundur besar dalam penegakan HAM”. Demikian seperti dilansir BBC News.
Berita pengesahan UU tersebut muncul hanya beberapa jam setelah polisi mengumumkan penahanan 17 tersangka rencana serangan teror di Kuala Lumpur. Mendagri Zahid Hamidi mengatakan bahwa para tersangka itu telah merencanakan sejumlah serangan teroris terhadap pos-pos polisi dan markas-markas militer. Dua di antaranya baru kembali dari medan perang di Suriah, demikian kata Zahid.
Perdebatan sengit tentang undang-undang itu di parlemen berlangsung hingga Senin malam.
Di bawah undang-undang itu tersangka terorisme bisa ditahan tanpa pengadilan selama 2 tahun, dan bisa diperpanjang lagi setiap 2 tahun tanpa batas. Keputusan penahanan dilakukan oleh sebuah lembaga anti-terorisme dan bukan oleh pengadilan.
Undang-undang itu juga memungkinkan pemerintah untuk mencabut dokumen-dokumen perjalanan bagi warga Malaysia maupun warga Asing yang diduga terlibat dalam aksi terorisme.
Undang-undang ini masih membutuhkan persetujuan dari Senat, namun hampir dipastikan tidak akan mendapatkan halangan karena lembaga itu didomunasi oleh partai penguasas.
Pada bulan April 2012 Malaysia mencabut UU Keamanan Internal yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial Inggris di tengah aksi-aksi demonstrasi kelompok oposisi yang khawatir UU tersebut digunakan penguasa untuk menindas kelompok oposisi. UU itu memungkinkan aparat keamanan menahan tersangka tanpa ijin pengadilan hingga jangka waktu tidak terbatas.
Tokoh oposisi N Surendran mengatakan kepada AFP bahwa UU Anti-Terorisme yang baru tersebut memugkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjadi pukulan telak bagi demokrasi”. Namun PM Najib Razak mendapat dukungan publik setelah tahun lalu 19 tersangka terorisme dilepaskan karena ‘tidak ada bukti cukup’.
Dalam beberapa bulan terakhir sejumlah tokoh oposan telah ditahan karena tuduhan penghasutan. Para aktifis menuduh undang-undang baru itu akan semakin menambah banyak penahanan terhadap para oposan.
Para pejabat Malaysia menjamin bahwa UU tersebut tidak akan diterapkan berdasar motif politik, namun organisasi pengacara Malaysia menyebut pernyataan itu sebagai “tipuan yang menyenangkan”.
Sementara itu Phil Robertson dari Human Rights Watch mengatakan UU tersebut telah membuka kembali ‘kotak Pandora’ bagi tindakan-tindakan yang melanggar HAM dengan motif politik.(ca)