Kualalumpur, LiputanIslam.com — Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyatakan akan mempertahankan UU anti-penghasutan bahkan akan memperkuatnya. Hal ini bertentangan dengan janjinya untuk menghapuskan hukum warisan era kolonial ini.
Dalam undang-undang ini, pernyataan-pernyataan yang mendorong orang untuk melakukan pembangkangan atau menimbulkan ketegangan sosial, atau mengkritik penguasa, bisa dihukum penjara selama 3 tahun.
Para aktifis HAM menyebut hukum itu diciptakan untuk menindas lawan-lawan politik penguasa. Pada tahun 2012 Najib bahkan pernah berjanji akan menghapuskan undang-undang ini dalam upayanya meraih simpati publik di tengah tuntutan reformasi. Namun, berbicara di depan kongress tahunan partai penguasa UMNO, Kamis (27/11), Najib mengatakan bahwa ia akan mempertahankan undang-undang ini.
“Sebagai Perdana Menteri, saya telah memutuskan untuk mempertahankan Undang-Undang Anti-Penghasutan,” kata Najib dalam pidatonya di depan anggota-anggota partai UMNO sebagaimana dilaporkan BBC News.
Lebih jauh ia bahkan menambahkan akan “memperkuat dan menjadikan lebih efektif” undang-undang tersebut. Di antaranya adalah dengan menambahan klausal untuk “melindungi kesucian Islam” dan “agama-agama lainnya yang tidak boleh dilecehkan”.
Klausal lainnya, menurut Najib, adalah menyatakan bahwa setiap upaya pemisahan diri Sabah dan Serawak dari Malaysia sebagai tindakan ilegal.
Sebelumnya, menjelang pemilihan umum tahun 2012 lalu Najib mengatakan akan menghapus undang-undang itu pada Juli 2012 karena dianggap “mewakili era yang sudah lampau” serta bagian dari program reformasi yang dicanangkannya untuk menjadikan Malaysia sebagai negara demokrasi yang progressif.
Saat itu ia menambahkan bahwa UU Anti-Penghasutan akan digantikan dengan UU Harmoni Nasional.
Tahun lalu, serangkaian dakwaan penghasutan memicu kekhawatiran bahwa Najib akan melanggar janji-janjinya.
Sejak kemenangan tipis UMNO dalam pemilu terakhir, para analis menyebutkan bahwa Najib menghadapi tantangan keras dari kalangan internal partai atas program reformasinya.
Menanggapi pernyataan Najib itu, pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan kepada AFP, “Ini adalah dimulainya kekuasaan otoriter Najib.”
“Mereka akan menggunakan undang-undang ini untuk mengintimidasi suara-suara sah kalangan oposisi,” tambahnya.(ca)