Jakarta, LiputanIslam.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah memberikan bantuan kompensasi kepada korban terorisme sesuai Undang-undang.
“Undang-undang menyatakan korban terorisme mendapatkan kompensasi atau restitusi, kemudian pengobatan medis maupun psikososial. Itu diberikan negara,” katanya, di Jakarta, Jumat (13/12).
Untuk menghitung besaran bantuan kompensasi kepada korban terorisme, kata dia, dilakukan penghitungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kemudian diputuskan oleh pengadilan.
“Itu berlaku sejak 2018. Sebab itu kan UU-nya (UU Nomor 5/2018) baru 2018. Kemudian, ada yang minta yang dulu-dulu ke mana? Lalu dihitung mundur bisa sampai Bom Bali I dan seterusnya,” kata Mahfud.
Mahfud memperkirakan ada sekitar 800 korban terorisme sejak teror Bom Bali I yang harus mendapatkan bantuan kompensasi dengan total senilai Rp70 miliar hingga Rp80 miliar.
Hal tersebut disampaikannya saat penyerahan bantuan kompensasi kepada empat korban tindak terorisme di Tol Kanci-Pejagan, Cirebon, dan Pasar Blimbing, Lamongan, Jawa Timur.
Baca juga: Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Jayapura dan Amankan 1 Bom
Empat korban tindak pidana terorisme mendapatkan bantuan kompensasi dari negara dengan total sekitar Rp450,3 juta sesuai dengan perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Penyerahan bantuan kompensasi dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, didampingi Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.
Keempat korban itu semuanya merupakan anggota polisi, yakni dua orang korban terorisme di Tol Kanci-Pejagan, satu korban peristiwa terorisme di Cirebon, dan satu korban terorisme di Pasar Blimbing, Lamongan, Jawa Timur.
Nilai kompensasi yang diterima beragam, yakni korban meninggal dunia di Cirebon mendapatkan Rp286,3 juta, dua korban terorisme di Tol Kanci-Pejagan masing-masing Rp51,7 juta dan Rp75,8 juta, sementara korban di Lamongan mendapatkan Rp36,3 juta. (Ay/Antara/Liputan6)