Jakarta, LiputanIslam.com — Pada Senin (11/11) kemarin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengungkap laporan kasus dari Presiden Joko Widodo. KPK pun menanggapi pernyataan tersebut pada Selasa (12/11).
“Dari apa yang disampaikan Menkopolhukam di salah satu acara yang terbuka untuk umum kemarin, kita belum mengetahui kasus apa yang dimaksud,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Ia pun meminta Mahfud untuk mendatangi KPK bila memang ingin mengetahui lebih jauh terkait kasus yang dimaksud. Ada dua kasus yang sedang ditangani KPK dan menjadi perhatian Presiden Jokowi dan sejumlah pihak.
Kedua kasus itu, kata Syarif, memang membutuhkan waktu dalam pengungkapannya lantaran kompleksitas perkara dan sulitnya memperoleh bukti.
Baca juga: Tak Penuhi Panggilan, KPK Panggil Ulang Anak Yasonna Laoly
Kasus pertama terkait pengadaan Helikopter Agusta Westland 101 (AW101). Syarif mengatakan penanganan kasus tersebut memerlukan kerja sama yang kuat antara KPK dan POM TNI.
“Jadi kasus ini sangat tergantung pada keterbukaan dan kesungguhan TNI. Pihak swasta-nya sudah atau tengah ditangani oleh KPK,” kata Syarif.
Kasus kedua adalah penyidikan perkara suap terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services (PES) Pte. Ltd.
Dalam kasus tersebut KPK telah menetapkan Managing Director Pertamina Energy Services Pte. Ltd periode 2009-2013 berinisial BTO sebagai tersangka. (Ay/Antara)