Jakarta, LiputanIslam.com–Salah satu tim relawan Jokowi menyatakan, di antara pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan.
“Harusnya, Kepala Staf Kepresidenan dapat mengambil peran secara optimal agar konflik kedua institusi ini dapat diselesaikan secara baik,” kata salah satu tim relawan pemenangan Jokowi-JK saat pilpres lalu, Ahmad Hardi, seperti dikutip Kompas (28/1/2015).
Sebagai lembaga setingkat menteri, kata dia, Kepala Staf Kepresidenan mempunyai fungsi memberikan informasi-informasi strategis kepada Presiden, membantu Presiden untuk merancang komunikasi-komunikasi politik antarlembaga, terutama juga ke publik. Kepala Staf Kepresidenan juga bertugas membantu Presiden untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang mungkin akan bergerak di depan.
Menurut aktivis 98 ini, akibat konflik antar-dua lembaga penegak hukum tersebut, pada akhirnya Presiden Jokowi-lah yang menjadi sasaran tembak oleh para lawan politiknya dan mendapat persepsi negatif dari masyarakat.
“Buat apa ada Kepala Staf Kepresidenan bila semua masalah akhirnya diselesaikan oleh Presiden. Jika tidak berkerja optimal, baiknya keberadaan Kepala Staf Kepresidenan dievaluasi saja jika ke depan tak memberikan kontribusi langsung ke Presiden,” ucapnya.
Sejarah Kedekatan Luhut dan Jokowi
Jenderal TNI (purn) Luhut Binsar Pandjaitan adalah mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar. Luhut dikenal telah menjadi mitra bisnis Jokowi sejak lama. Pada masa kampanye pemilihan presiden 2014, Luhut menjadi bagian dari tim pemenangan Jokowi-JK. Setelah menjadi presiden, Jokowi mengangkat Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada pada Desember 2014.
Seperti dilansir Detikcom (29/5), Luhut mengisahkan perkenalannya dengan Jokowi adalah ketika ia berbisnis kayu.
“Dulu saya ada perusahaan kayu glondongan, tapi anak saya pengennya saya tidak menjualnya dalam bentuk glondongan. Tapi dalam bentuk finish produk,” kata Luhut.
Lalu Luhut mencari informasi pengusaha yang bisa mengolah kayu glondongan. Dalam pencariannya, Luhut mengaku dikenalkan ke Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Sebelum menjadi Wali Kota, Jokowi memang seorang pengusaha mebel. Luhut tertarik bekerja sama, namun tak bisa karena terbentur jabatan Jokowi sebagai Wali Kota.
“Saya dikenalkan waktu dia jadi Wali Kota, sekitar 6 tahun lalu. Kemudian kita bikin dengan anaknya, perusahaan, karena dia jadi wali kota. Perusahaan finishing furnitures. Perusahaan kecil lah. Bisnis saya kan di energi,” tutur Luhut.
Luhut menegaskan tak ada kerja sama politik antara dirinya dengan Jokowi saat itu. Luhut juga mengaku tak ikut campur membantu pencalonan Jokowi di Pilgub DKI 2012 lalu.
“Tiba-tiba dia jadi gubernur gitu aja,” ujarnya. (fa)