Jakarta, LiputanIslam.com — Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia menunjukkan pemerintahan Jokowi periode kedua memiliki modal yang besar untuk menjawab tantangan intoleransi dan penurunan kebebasan sipil.
“Ada modal yang cukup besar dan bisa dimaksimalkan Pemerintahan Jokowi periode kedua ditengah tantangan tersebut,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (3/11).
Survei tersebut dilakukan pada bulan September 2019. Survei LSI dilakukan pada 8-17 September 2019 dengan melibatkan 1.550 responden yang terpilih secara acak dengan margin of error ± 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berdasarkan hasil survei, belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik.
“Secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik. Dibandingkan tahun 2018, tahun 2019 cenderung stagnan. Dan jika dibandingkan 2017 dan 2016 tampak situasi yang Iebih buruk, khususnya dalam kehidupan berpolitik,” papar Djayadi.
Survei tersebut pun menunjukkan bahwa warga muslim yang intoleran terhadap non-muslim dalam membangun rumah ibadah sebesar 53 persen. Hanya 36,8 persen yang mengaku tidak keberatan.
Sementara soal adanya kegiatan acara keagamaan non-muslim di sekitar mereka, hasilnya lebih baik. Di mana kalangan muslim yang keberatan hanya 36,4 persen sedangkan yang merasa tidak keberatan 54 persen.
Selain itu, mayoritas muslim merasa keberatan jika non-muslim menjadi kepala pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, gubernur, wakil presiden, dan presiden.
Baca juga: LSI: 76,3 Persen Masyarakat Dukung Perppu KPK dan Tujuan Demo
Dia mengatakan sikap intoleran kalangan muslim juga tampak dalam hubungan antara mayoritas dan minoritas. Menurutnya, cukup banyak muslim yang setuju bahwa umat agama minoritas di Indonesia harus mengikuti kemauan muslim mayoritas (37,2 persen).
Namun, hanya 14,8 persen yang setuju jika umat Islam yang menjadi minoritas di negara Iain harus mengikuti mayoritas di negara tersebut.
Dia menekankan pemerintah perlu menjaga dan memperbaiki kecenderungan menurunnya kebebasan sipil, dan mengatasi peningkatan gejala intoleransi di masyarakat baik politik maupun relijius-kultural. (Ay/Antara)