Jakarta, LiputanIslam.com— Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan skema upah kerja per jam tidak bisa diterapkan untuk semua pakerjaan.
Peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Nawawi menyampaikan, di negara-negara maju skema upah per jam diterapkan, tapi tidak untuk semua jenis pekerjaan. Skema ini diberlakukan pada jenis pekerjaan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi.
Baca: Core: Skema Upah Per Jam Lebih Disukai Pengusaha dan Pekerja Produktif
“Jadi harus bikin negative dan positive list pekerjaan mana yang bisa dibayarkan per jam. Karena di luar negeri dibatasi dengan jenis pekerjaannya, tidak semua jenis pekerjaan. Jadi perlu ada rincian lebih lanjut,” ujar Nawawi, Sabtu (28/12).
Dia menjelaskan, sistem upah per jam hanya bisa diterapkan untuk kerjaan paruh waktu, yakni dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu. Jadi, sistem ini tidak bisa menyasar pada pekerjaan-pekerjaan full time.
Dia mengingatkan, pemerintah harus memastikan tidak adanya kerancuan jika sistem upah baru ini direalisasikan. Sebab, hal ini akan berdampak pada kurangnya pendapatan yang diterima para pekerja.
“Ini kan agak rancu ketika dia dibayar per jam sementara pekerjaannya misalkan tidak memerlukan sampai full time artinya pasti ada pengangguran,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah merancang sistem upah per jam untuk mendukung fleksibilitas tenaga kerja. Untuk itu, sistem ini akan diterapkan pada pekerjaan dengan ketentuan waktu tertentu.
“Di bawah 35 jam per minggu itu ada fleksibilitas. Nanti di bawah itu hitungannya per jam,” ucapnya.
Dia menegaskan, kebijakan baru ini tidak akan meniadakan skema upah bulanan yang sudah ada. Skema bulanan tetap ada untuk pekerjaan dengan waktu kerja 40 jam per minggu.
“Pasti ada ketentuanya dong, ada formula penghitungannya,” tegasnya. (sh/kompas/republika)