Tripoli, LiputanIslam.com — Di tengah-tengah ancaman perang sipil yang memuncak, pemerintah Libya pada Selasa kemarin (20/5) mengumumkan akan dilakukannya pemilu pada tanggal 25 Juni mendatang. Langkah tersebut ditujukan untuk membendung aksi-aksi kerusuhan yang bahkan memaksa militer AS untuk mempersiapkan evakuasi darurat baru personil kedubes AS di Tripoli.
Hanya 2 hari sebelumnya kelompok paramiliter yang mengklaim sebagai Libyan National Army (LNA) menyerbu gedung parlemen dan mengumumkan pembubaran parlemen. Kelompok yang sama, akhir pekan lalu juga melakukan serangan besar-besaran terhadap kelompok-kelompok militan Islam di kota terbesar kedua, Benghazi.
Menurut pernyataannya, LNA didirikan untuk mengusir kelompok-kelompok militan Islam di Libya, termasuk Ansar al-Sharia yang dituding bertanggungjawab atas serangan terhadap kantor konjen AS di Benghazi yang menewaskan dubes AS pada tanggal 11 September 2012.
Setidaknya 80 orang tewas dalam aksi-aksi serangan yang digelar LNA dalam seminggu terakhir.
Namun masih menjadi pertanyaan publik tentang efektifitas pemilu untuk menghentikan aksi-aksi kekerasan di Libya. Hanya 1,3 juta dari perkiraan 3,4 jumlah pemilih yang telah terdaftar, demikian laporan KPU Libya.
Dalam pemilu terakhir bulan Februari lalu, hanya 14% dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya. Aksi-aksi boikot dan kekerasan mengakibatkan beberapa kota gagal menyelenggarakan pemilu.
Menyusul penyerbuan gedung parlemen hari Minggu, ketua Parlemen yang berasal dari kelompok Islamis, menyerukan aksi balasan oleh para militan Islam. Aksi tembak-tembak pun terjadi di sekitar Tripoli dalam 2 hari terakhir, menewaskan 4 orang dan melukai 90 orang lainnya. Demikian keterangan pejabat kesehatan Libya.(ca/cnn)