Jakarta, LiputanIslam.com–Pengadilan banding atas vonis 16 tahun terhadap mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), ternyata mendatangkan hukuman yang lebih berat. Mahkamah Agung (MA) mengganjar Luthfi dengan vonis 18 tahun penjara. Selain itu, Luthfi juga dicabut hak politiknya.
Putusan MA itu diambil pada Senin (15/9) dengan susunan majelis kasasi Artidjo Alkostar, M Askin, dan MS Lumme. Selaku anggota DPR, Luthfi terbukti melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi imbalan atau fee dari pengusaha daging sapi. Ia juga terbukti menerima janji pemberian uang senilai Rp 40 miliar dari PT Indoguna Utama dan sebagian di antaranya, yaitu senilai Rp 1,3 miliar, telah diterima melalui Ahmad Fathanah.
Sebelumnya, pada bulan Desember 2013, ketika Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 16 tahun kepada LHI. Saat itu, para tokoh PKS menyebut vonis itu tidak adil. Hidayat Nurwahid, misalnya, mempertanyakan, “Nazaruddin yang hanya dikenai hukuman penjara empat tahun. Robet Tantular yang membawa kabur uang negara lebih dari Rp 1 triliun hanya dikenai hukuman empat tahun penjara. Tersangka kasus korupsi SKK Migas yang merugikan keuangan negara Rp 12 miliar juga hanya divonis empat tahun penjara.”
Selain itu, pada awal September lalu, Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah dihukum 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 5 bulan kurungan. Atut terbukti menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar terkait penanganan sengketa hasil Pilkada Lebak, Banten.
Namun demikian, vonis MA terhadap LHI diapresiasi KPK. Menurut KPK, pejabat publik yang tak amanah tak pantas lagi diberi kesempatan kembali menjadi pejabat publik.
“Pejabat publik yang tidak amanah itu tidak hanya harus dihukum perbuatannya saja tapi dibuat tidak memiliki akses lagi untuk menduduki jabatan publik karena potensial melakukan kejahatan serupa dikemudian hari,” terang Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Selasa (15/9/2014) seperti dikutip Detikcom.
Menurut Bambang juga, putusan MA soal hukuman tambahan yang mencabut hak politik seseorang karena terbukti melakukan kejahatan korupsi itu juga bisa menjadi benchmark dan rujukan bagi pengadilan di bawah MA.
“Putusan itu seolah menjawab tantangan konkrit atas fakta yang kian tak terbantahkan adanya masifitas perilaku privatisasi dan personalisasi kekuasaan oleh pejabat publik yang dilakukan secara melawan hukum dan bersifat transaksional serta tidak amanah dalam menjalankan jabatan publiknya,” jelas Bambang.
“Paduan atas sanksi hukum yang bertemu dengan sanksi yang berdampak Sospol ini diharapkan bisa membuat efek deterent yang lebih kuat dan sekaligus mengirim signal yang tegas agar pejabat publik tidak lagi bermain-main dengan otoritas publik yang dipinjamkan publik untuk kepentingan kemaslahatan rakyat,” tutup dia.(dw)