Jakarta, LiputanIslam.com — Dikelilingi lautan luas, Indonesia masih harus impor garam. Meski pada tahun 2013 Kementrian Perdagangan telah mengklaim bahwa Indonesia swasembada garam, namun impor garam konsumsi tetap berlanjut pada tahun 2014. Apa sebabnya?
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan Indonesia membutuhkan impor garam. Pasalnya, para pelaku industri garam belum bisa penuhi kebutuhan garam nasional.
“Pemerintah dan DPR berusaha menjaga stabilitas garam bukan hanya soal pasokan tetapi juga harga. Sehingga maklum bila harus mengimpor,” kata Herman, 23 Maret 2014 seperti dilansir Beritasatu.
Kebutuhan garam di dalam negeri mencapai 3 juta ton pertahun. Rinciannya 1,4 juta ton untuk konsumsi dan 1,6 juta ton garam untuk industri.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 menunjukkan, total garam impor selama Januari 2014 mencapai 278 ribu ton atau naik 78 % secara volume. Sedangkan nilai impornya mencapai US$ 13,4 juta atau naik 75%
Herman menyatakan bahwa Indonesia harus impor lantaran produksi garam di dalam negeri menemui berbagai hambatan, seperti faktor cuaca, pengelolaan yang masih menggunakan cara-cara tradisional, tingginya konversi lahan garam, dan kelembagaan petani garam rendah.
Namun laporan spi.or.id, 15 Februari 2013 mengungkapkan hal yang berbeda. Sebagaimana diketahui, Indonesia saat ini merupakan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Pada level dunia, WTO telah melemahkan daya saing Indonesia, sedang didalam negeri berdampak pada meluasnya praktik korupsi dan impor pangan.
Perdagangan bebas WTO mengancam hak bangsa dan negara untuk menentukan kebijakan pangan dan pertanian yang berguna untuk kepentingan Indonesia. Terutama dalam pemaksaan membuka keran impor, pasal-pasal dalam WTO, FTA, jelas menggerus kedaulatan pangan Indonesia.
Akibatnya, pada tahun 2012, impor produk pangan Indonesia telah menyedot anggaran lebih dari Rp 125 triliyun. Dana tersebut digunakan untuk impor daging sapi, gandum, beras, kedelai, ikan, garam, kentang, dan komoditas pangan lain yang pada akhirnya memperparah kehidupan rakyat. (ph)