Jakarta, LiputanIslam.com — Sungguh aneh, Thailand sukses menjadi pemain utama sekaligus negara pengekspor ikan tuna terbesar di Asia, padahal luas wilayah laut Thailand hanya sepertigapuluh dibandingkan luas laut Indonesia.
Thailand hanya mempunyai luas laut 205.600 km2, sedangkan luas lautan Indonesia 5,8 juta km2. Namun produksi ikan tuna Thailand mampu mencapai 800.000 ton per tahun, sedangkan Indonesia hanya 600.000 ton per tahun. Apa kunci sukses Thailand?
Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor, Yon Vitner, menyatakan bahwa salah satu langkah sukses Thailand adalah mampu menangkap ikan dengan praktik ilegal dari lautan Indonesia. Hal itu dilakukan karena lemahnya aturan yang dibuat pemerintah.
Setelah menangkap ikan dari laut Indonesia, kemudian hasil tangkapan itu dikirim ke Thailand. Di Thailand, ikan-ikan asal Indonesia dikemas menarik dan didinginkan di dalam sebuah kotak dengan nilai jual lebih tinggi.
“Jadi kalau ke Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban kalau lihat ikan kembung di-packing itu ada bacaannyamade in Thailand. Dibuka ukuran 10 kg disebut ikan balok, kita beli untuk bikin ikan pindang. Jadi mereka dapat nilai tambah,” papar Yon, seperti dilansir Detikcom, 22 September 2014.
Keanehan Lainnya: Indonesia Rajin Impor Ikan !
Indonesia negara maritim, namun anehnya hingga saat ini masih rajin impor ikan. Padahal, potensi perikanan dalam negeri ini sangat besar. Pemerintah beralasan importasi dilakukan terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri perikanan dalam negeri.
Industri pengolahan ikan membutuhkan pasokan setiap hari, sementara bahan baku tak selalu tersedia. Dan tak jarang, ikan-ikan impor masuk ke dalam negeri dengan harga yang lebih murah.
Ginandjar Kartasasmita, politisi dari Partai Golkar menyatakan, banjirnya berbagai produk impor ke Indonesia bersumber dari perdagangan bebas. Ia berharap adanya kasus impor ikan harus dijadikan momentum untuk meninjau kembali konsep perdagangan bebas itu. Bagi Ginandjar, perdagangan bebas memang ada manfaatnya, tetapi harus ada prinsip yang tegas memberi perlindungan kepada usaha yang rentan di dalam negeri. (ph)