Jakarta, LiputanIslam.com –Tidak memenuhi kuorum saat rapat pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada Jum’at (26/9/2014), maka voting tersebut dinilai tidak sah. Hal itu disampaikan oleh peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Veri Junaedi.
“Pengambilan keputusan tak memenuhi syarat legal formal, yaitu minimal setengah dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir,” ujar Veri.
Menurut Veri, aturan tentang syarat minimal pengambilan keputusan itu sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 284 ayat 1 yang disahkan pada September 2014. Berdasarkan tata tertib itu, keputusan paripurna RUU Pilkada baru sah bila disetujui setengah dari total 496 peserta yang hadir, yaitu minimal 248 orang.
Daftar hadir yang resmi diterima pimpinan DPR RI, adalah sebagai berikut:
1. Fraksi Demokrat 129 anggota dari 148 orang anggota.
2. Fraksi Golkar 94 dari 106 orang
3. Fraksi PDIP 90 orang dari 106 orang
4. Fraksi PKS 50 orang dari 57 orang
5. Fraksi PAN 42 dari 46 orang
6. Fraksi PPP 33 orang dari 38 orang
7. Fraksi PKB 21 orang dari 28 orang
8. Fraksi Gerindra 22 orang dari 26 orang
9. Fraksi Hanura 10 orang dari 17 orang
Lalu, bagaimana dengan sikap walkout Partai Demokrat?
Veri menjelaskan, hal itu tak mempengaruhi jumlah daftar hadir anggota saat paripurna. Meski walk out, Demokrat tetap dihitung sebagai peserta paripurna. Hal itu diatur dalam pasal 285. Pasal itu menyebutkan anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
Jadi, bila merujuk pasal-pasal itu, keputusan paripurna yang menyatakan kepala daerah dipilih melalui DPRD tidak sah karena hanya disetujui oleh 226 anggota Dewan. Sedangkan yang menyetujui pilkada langsung berjumlah 135 orang.
“Berdasarkan jumlah suara, jelas keputusan paripurna hari itu cacat,” ujar Veri, seperti dilaporkan Tempo.
Bila voting tak bisa disahkan karena tak memenuhi kuorum, keputusan tetap bisa diambil dengan melewati mekanisme musyawarah mufakat. Aturan itu tertuang dalam pasal 284 ayat 2. Namun, langkah ini tak diambil dalam paripurna lalu. Dengan begitu, keputusan paripurna yang menyatakan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD tak bisa diberlakukan. (ph)