Jakarta, LiputanIslam.com— Iuran BPJS Kesehatan telah resmi naik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019. Kenaikan iuran ini akan diterapkan mulai awal tahun depan.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut mencapai dua kali lipat dari tarif saat ini. Kelas I naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, kelas II mandiri naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp RP 110 ribu, dan kelas III mandiri naik dari Rp 25.500 menjadi RP 42 ribu.
Baca: Ombudsman: Kenaikan Iuran BPJS Sebaiknya Bertahap
Menanggapi hal ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, naiknya iuran BPJS Kesehatan ini akan mencekik rakyat kecil.
Said menyampaikan, pemerintah harus sadar beban yang akan ditanggung oleh satu keluarga dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat. Jika dalam satu keluarga terdapat lima orang, maka iuran yang harus dibayarkan per bulan untuk kelas III mencapai Rp 210 ribu.
Dia menuturkan, pemerintah harusnya mengetahui bahwa banyak masyarakat yang penghasilan per bulannya kecil. Misalnya, masyarakat di Kebumen yang UMK-nya hanya Rp 1,6 juta harus mengeluarkan 10 persen lebih untuk pembayaran iuran.
“Bayangkan masyarakat di Kebumen dan Sragen yang UMK-nya hanya Rp 1,6 juta. Mereka harus mengeluarjab 10 persen lebih untuk membayar iuran BPJS. Itu akan mencekik rakyat kecil.,” tuturnya, Rabu (30/10.
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan bisa kontraproduktif. Sebab, hal ini memicu gerakan turun kelas dari peserta iuran.
Dia melanjutkan, kenaikan iuran juga mengakibatkan tunggakan semakin banyak, khususnya dari golongan mandiri yang tunggakanya mencapai sekitar 46 persen.
“Jika kedua fenomena itu menguat, maka bisa menggerogoti finanasial BPJS Kesehatan secara keseluruhan,” ujarnya. (sh/kompas/cnnindonesia)