Caracas, LiputanIslam.com — Krisis politik yang terjadi di Venezuela memaksa militer negara itu untuk memberikan pernyataan sikapnya. Menteri Pertahanan merangkap Panglima Militer Jendral Vladimir Padrino, Kamis pekan lalu (7/1) menyatakan ‘kesetian mutlak’, terhadap Maduro.
“Presiden adalah otoritas tertinggi negara dan kami menyatakan kesetiaan mutlak dan tanpa syarat kepada Presiden,” kata Padrino seperti dilansir Press TV.
Hal ini muncul setelah parlemen negeri tersebut, yang kini dikuasai kubu oposisi, bermaksud untuk melucuti kekuasaan politik Presiden Maduro. Parlemen juga bermaksud untuk memecat hakim-hakim Agung dan menunjuk pejabat-pejabat penting seperti Jaksa Agung. Tidak hanya itu, parlemen juga menyatakan maksudnya untuk mengganti konstitusi, membebaskan tokoh-tokoh oposisi pelaku kudeta, hingga menetapkan kondisi darurat negara.
Bahkan, pada hari Rabu (6/1), dalam pertemuan resmi pertama parlemen, foto mantan Presiden Hugo Chavez di ruang sidang telah diturunkan.
Jendral Padrino mengecam aksi penurunan foto Chavez, sebagaimana Presiden Maduro, dan mengancam akan mengerahkan masyarakat ke jalanan ibukota dengan membawa foto Chavez dan pemimpin revolusi Simon Bolivar.
Partai oposisi United Democratic Roundtable memenangkan mayoritas kursi parlemen dalam pemilihan bulan Desember 2015 lalu dan menguasai parlemen (National Assembly) untuk pertama kali sejak tahun 1999, ketika Hugo Chavez meraih kekuasaan.
Tidak lama setelah itu ketua parlemen baru Henry Ramos Allup mengatakan akan berusaha melengserkan Maduro dalam waktu enam bulan, meski pemerintahan Maduro baru akan berakhir pada tahun 2019. Oposisi menuduh Maduro telah gagal memimpin Venezuela, sementara Maduro dan pendukungnya menuduh oposisi berusaha melakukan kudeta ilegal.
Mahkamah Agung Ganjal ‘Kemenangan’ Oposisi
Sementara itu Mahkamah Agung Venezuela, hari Senin (11/1) menyatakan bahwa semua keputusan yang diambil parlemen tidak berlaku, setelah tiga anggota parlemen kubu oposisi dinyatakan meraih kemenangan secara ilegal.
“Keputusan-keputusan yang diambil atau akan diambil oleh National Assembly, sementara ketiga anggota parlemen itu berada di dalamnya, akan dianggap tidak berlaku,” demikian pernyataan Mahkamah Agung, Senin.
Pada bulan Desember Mahkamah Agung menyatakan tiga anggota parlemen dibatalkan kemenangannya setelah dinyatakan melakukan tindakan melawan hukum dalam pemilihan umum. Namun, minggu lalu National Assembly mengabaikan keputusan itu dengan tetap mengambil sumpah ketiganya.
“Langkah yang logis, demokratis dan bijaksana adalah National Assembly membatalkan sumpah ketiga anggota parlemen itu. Jika tidak, maka semua orang tidak akan mengakui mereka,” kata wakil ketua partai penguasa (Socialist Party) sekaligus mantan ketua parlemen Diosdado Cabello.(ca)