Simferopol, LiputanIslam.com — Perpecahan di Ukraina semakin nyata terjadi, setelah perdana menteri Krimea, yang merupakan wilayah otonom di Ukraina dan memiliki hubungan kultural yang kuat dengan Rusia, menyatakan tetap mengakui presiden terguling Ukraina, Victor Yakunovych, sebagai presiden.
Perdana Menteri Krimea yang baru terpilih, Sergey Aksyonov, menyatakan hal tersebut hari Jumat (28/2), di ibukota Krimea, Simferopol.
Pernyataan tersebut merupakan puncak dari sikap “membangkang” Krimea atas kekuasaan rezim Ukraina yang baru setelah tergulingnya Yakunovych oleh aksi massa pro-barat. Sebelumnya pada hari Kamis (27/2) parlemen Krimea memecat perdana menteri
Anatoliy Mohyliov yang dianggap pendukung rezim baru Ukraina di Kiev, dan mengangkat Aksyonov yang merupakan politisi pro-Rusia, sebagai penggantinya. Selain itu parlemen juga menetapkan menggelar referendum untuk menentukan nasib Krimea, pada hari yang sama dengan tanggal pemilihan presiden Ukraina bulan Mei mendatang.
Aksi-aksi parlemen Krimea tersebut berlangsung pada saat puluhan pasukan “misterius” yang diduga adalah personil militer Rusia dari pangkalan Armada Laut Hitam di Sevastopol, menduduki gedung parlemen dan gedung-gedung pamerintahan Krimea lainnya.
Lebih jauh Aksyonov juga menyatakan harapannya bahwa Rusia akan memberikan bantuan finansialnya kepada Krimea.
“Saya percaya, di tengah masa-masa sulit ini Rusia akan memberikan bantuannya, termasuk finansial, agar Krimea dapat mengatasi situasi politiknya hari ini,” kata Aksyonov.
Sementara itu menanggapi situasi di Krimea, Ketua Komisi Hubungan Luarnegeri Parlemen Rusia, Alexei Pushkov, mengatakan bahwa Krimea tidak boleh diabaikan haknya untuk menentukan nasibnya sendiri di masa depan.
“Jika referendum seperti itu digelar di Krimea, hal itu akan memberikan pondasi yang sangat kuat dari sisi legalitas, untuk mengubah stasusnya jika sebagian besar dari penduduknya menghendaki,” kata Pushkov.(ca/press tv)