Yangoon, LiputanIslam.com — Badan penyelenggara pemilu Myanmar, Selasa (13/10), mengusulkan penundaan pemilihan umum yang sedianya akan digelar pada bulan November mendatang. Demikian pernyataan jurubicara partai oposisi pimpinan Aung San Suu Kyi.
Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) belum memastikan penundaan pemilu pada 8 November itu, namun partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi mengatakan ide tersebut diungkapkan dalam pertemuan partai-partai politik di ibukota Naypyidaw, lapor AFP seperti dilansir Antara, Rabu (14/10).
“Mereka bertanya apa pendapat kami soal penundaan pemilu,” kata Win Htein, jurubicara NLD, yang diperkirakan meraih suara mayoritas dalam pemilu, yang pertama kali diikutinya secara nasional sejak seperempat abad.
Berita mengenai pertemuan itu mengirimkan sinyal-sinyal kewaspadaan di seluruh negara yang pernah dipimpin junta itu, dimana demam pemilu sudah melanda. Setiap upaya untuk menghambat pemilu dinilai akan menimbulkan kekecewaan luar biasa di negara yang mendapat pujian Barat atas upaya bertahap keluar dari pemerintahan junta itu.
Win Htein tidak memberikan alasan bagi usulan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pemilu. Namun ia mengatakan, NLD dan Suu Kyi menentang usul itu, sementara partai penguasa mendukungnya. UEC sendiri belum memberikan komentar atas laporan tersebut.
Aturan pemilu menyebutkan bahwa pihak berwenang bisa menunda pemungutan suara di wilayah-wilayah konstituen yang terkena bencana alam atau kerusuhan. Sementara Myanmar masih dalam upaya pemulihan dari banjir besar yang menghancurkan infrastruktur di seluruh negara, namun mereka sebelumnya tidak berpikir untuk mengancam tanggal pelaksanaan pemilu.
Pada 2008, referendum nasional yang didukung militer digelar hanya beberapa hari setelah sebagian wilayah negara itu dihancurkan oleh Topan Nargis yang menewaskan sekitar 138 ribu orang.
Beberapa pejabat pada Selasa mengatakan mereka telah menunda pemungutan suara di sebagian besar wilayah utara provinsi Shan dan Kachin yang berbatasan dengan Tiongkok karena masih berlangsungnya pertempuran dengan pemberontak etnis.
“Beberapa desa mempunyai pembatasan keamanan dan kami khawatir soal itu. Kawasan lain berada di bawah kekuasaan Kachin (pemberontak) dimana kami tidak mampu menggelar pemilu,” kata Tun Aung Khaing, pejabat pemilu senior di provinsi Kachin kepada AFP.
Langkah itu telah diantisipasi dan terutama berdampak di kawasan-kawasan yang dilanda perang atau diluar kendali pemerintah, dimana beberapa suku minoritas masih menolak kekuasaan pemerintah.
Usul penundaan itu muncul ketika Myanmar tengah bersiap menandatangani gencatan senjata terbatas pada 15 Oktober dalam upaya mengakhiri perang sipil selama berdekade. Gencatan senjata antara militer dan pemberontak Kachin runtuh pada 2011 di bawah pemerintahan semi-sipil baru.(ca)