Jakarta, LiputanIslam.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Ya tentu cepat melaporkan karena memang masih ada jangka waktunya. Tetapi memang lebih baik kalau lebih cepat melaporkan,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan dan Publikasi KPK Yayuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/12).
Yayuk mengingatkan proses penyampaian LHKPN sebenarnya sudah cukup sederhana, terlebih lagi saat ini telah tersedia fitur e-LHKPN, yakni pelaporan secara daring, di mana para pelapo cukup mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan ke dalam sistem yang telah disediakan.
Fitur tersebut memudahkan para pejabat untuk melaporkan harta kekayaannya, tanpa harus datang langsung ke Gedung KPK.
Selain itu, KPK pun sebenarnya telah menyediakan asistensi untuk pengisian e-LHKPN. Adanya asistensi tersebut diharapkan dapat memudahkan para pejabat dalam proses pelaporan LHKPN.
“Jadi kalau memang kesulitan bisa menghubungi KPK,” kata Yayuk.
Baca juga: Terkait Pemilihan Dewas KPK, Jubir Presiden Sebut Utamakan Pegiat Anti Korupsi
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa menteri-menteri yang hingga kini belum menyampaikan LHKPN ke KPK umumnya berlatar belakang swasta.
“Menteri-menteri yang saya dengar yang agak lambat itu kan yang dari swasta,” ujar Mahfud di Gedung KPK, Jakarta, Senin.
Menurut dia, menteri dengan latar belakang pekerjaan dari kalangan swasta cenderung lebih rumit dalam menyusun laporan LHKPN, dibandingkan dengan menteri yang berlatar belakang pejabat publik.
“Karena itu memang rumit. Bukan karena tidak mau, tapi rumit laporannya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 itu.
Mahfud kemudian mencontohkan dirinya yang relatif mudah dalam melaporkan LHKPN. Dia mengatakan sejak menjadi pejabat pada 2002, tergolong tertib dalam menyampaikan LHKPN, yakni tiap dua tahun sekali. (Ay/Antara)