Jakarta, LiputanIslam.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) imunitas hukum terhadap pemimpin dan staf KPK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Ia menambahkan, imunitas hukum tersebut bertujuan untuk menghindarkan segala upaya yang dapat membuat KPK tak berdaya dalam wujud kriminalisasi, ancaman keamanan dan sebagainya.
“Kami sedang berjuang, kami dipilih dari sekian juta masyarakat untuk bersihkan korupsi. Kami sedang menjalankan mandat itu, kalau di tengah jalan dilakukan kriminalisasi maka menghambat pemberantasan korupsi. Beri kami waktu melakukan mandat ini,” kata Adnan di sela acara aksi #SaveKPK di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, 25 Januari 2015 seperti dilansir antaranews.com.
Adnan mengatakan, imunitas hukum tidak hanya ditujukan pada pemimpin KPK tetapi juga seluruh pegawai KPK. “Staf pegawai itu bagian dari kekuatan KPK. Dan KPK kuat karena sumber daya manusianya kuat. Misal ada pelanggaran yang dilakukan pegawai, kami bisa memproses sendiri,” ujar Adnan.
“Negara kita ini negara hukum. Kalau ada imunitas, kita lebih terproteksi lagi. Kalau mau proses silakan setelah kami selesai menjabat,” tambah dia.
Menurut Adnan, jajaran pemimpin KPK sudah membahas surat yang akan diserahkan kepada Presiden Jokowi dan diharapkan bisa diterbitkan secepatnya.
Selain itu, KPK juga meminta agar secepatnya dikeluarkan SP3 atas kasus yang dituduhkan terhadap BW (Bambang Widjojanto). “Selain imunitas, kami juga minta SP3 kasus Pak BW. Karena kalau dibiarkan semakin lama, berpotensi ekskalasi konflik yang besar,” kata Adnan.
Imunitas hukum terhadap pemimpin KPK juga didesak oleh beberapa pihak dan sejumlah aktivis HAM seperti Usman Hamid, Emerson Yuntho, dan Denny Indrayana.
Lantas bagaimana tanggapan Presiden Joko Widodo?
Secara garis besar, kemarin malam Jokowi kembali menyatakan agar jangan ada intervensi terhadap proses hukum yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, semua pihak sepakat agar KPK dan Polri, maupun lembaga penegak hukum lain, menjaga wibawa sebagai institusi penegak hukum.
“Oleh sebab itu, jangan ada kriminalisasi dan proses hukum yang terjadi harus dibuat terang benderang, transparan. Dan agar proses hukum dapat berjalan baik, jangan ada intervensi dari siapapun,” kata Jokowi.
Sementara itu anggota anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai hak imunitas kepada pimpinan KPK merupakan permintaan yang keliru.
“Itu keliru, tidak ada hak imunitas. Emang kita malaikat? Semua kan manusia,” kata Bambang, seperti dilansir tribunnews.com.
Bambang mengatakan wacana tersebut bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum. “Justru kita berharap publik sudah menaruh kepercayaan besar kepada KPK, hak itu ada pada kerja yang benar,” pungkasnya.
Sedangkan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin tidak spesifik apakah setuju atau tidak dengan wacana tersebut. Namun, ia mengingatkan hak imunitas itu tidak bisa sembarangan diberikan.
“Hak imunitas itu tidak bisa sembarangan. Nanti presiden minta imunitas, menteri minta imunitas, anggota DPR minta imunitas, jadi untuk apa Undang-undang kalau semua minta imunitas,” ujarnya. (ba)