Jakarta,LiputanIslam.com—Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa dari tahun 2004 hingga 2018, legislator menjadi pelaku korupsi tingkat pertama dengan total 247 koruptor.
“Tercatat jumlahnya mencapai sebanyak 247 legislator,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, dalam diskusi Peran Partai Politik dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, di JW Marriott Hotel, Medan, Kamis.
Setelah legislator, peringkat kedua diduduki oleh pihak swasta sebanyak 238 orang, sselon I/II/III sebanyak 199, dan wali kota/bupati dan wakil 101 orang. Lalu gubernur sebanyak 20 orang, hakim 22 orang, pengacara 11 orang, komisioner 7 orang, jaksa 7 orang, duta besar 4 orang, korporasi 5 orang dan polisi 2 orang.
Adapun jenis tindak pidana korupsinya adalah penyuapan, pegadaian barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, TPPU, pungutan, perizinan, dan merintangi proses KPK.
Baca: Rajut Persatuan Pasca Putusan MK
Pihak KPK menyarankan agar partai politik memiliki dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku, pola rekrutmen dan pengaderan pun harus terbuka agar kadernya tidak menjadi cikal bakal koruptor. (Ay/Antara/Republika)