Jakarta, LiputanIslam.com — Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI tidak setuju dengan rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka cabang di daerah dianggap karena akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara.
“Institusi induk seperti kepolisian dan kejaksaan harus diperkuat,” kata Fadli, seperti dikutip Antara.
Untuk itu, Fadli akan berkonsultasi ke Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum, termasuk KPK. “Pasti akan dibahas di Komisi III DPR RI karena sebenarnya yang diharapkan melakukan ini (membuka cabang di daerah) adalah institusi induknya,” ujarnya.
Lebih lanjut Fadli menjelaskan, apabila kinerja kepolisian kurang bagus, seharusnya institusi itu diperbaiki sehingga tidak perlu membuka cabang KPK di daerah. Menurutnya, KPK saat ini sudah cukup kuat, namun antara “input” serta “output” lembaga itu belum sejalan, yaitu sejauh mana lembaga itu menekan jumlah kerugian negara.
“Kita jangan berpikir apabila kinerja KPK jelek, lalu kita membuat lembaga pengawas KPK lagi,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK berencana membuka kantor cabang di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pembukaan kantor cabang ini disesuaikan dengan zona wilayah kerja KPK. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, kantor cabang KPK di sejumlah daerah akan dibangun jika mendapatkan persetujuan anggaran dari DPR. (Baca: KPK Akan Buka Cabang di Sumatera)
Rencananya, kata Abraham, KPK akan membuka kantor cabang di tiga zona, yakni zona barat di Sumatera, zona tengah di Kalimantan, dan zona timur di Sulawesi. Jika alokasi anggaran untuk kantor cabang daerah KPK disetujui, KPK akan membuka kantor di Medan, Balikpapan, dan Makassar.
Mendagri Setuju KPK Buka Cabang
Berbeda dengan Fadli, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung rencana KPK membuka cabang di daerah. Menurutnya, banyak persoalan hukum khususnya korupsi di daerah yang selama ini belum optimal ditangani kejaksaan dan kepolisian.
“Sangat setuju, karena dengan efektifitas BPK, BPKP, Kejaksaan, kepolisian sudah ada tapi masih belum optimal,” kata Tjahjo di kantor Kemendagri, 17 Desember 2014 seperti dilansir republika.co.id.
Jika KPK memiliki perwakilan di setiap daerah, menurut Tjahjo, KPK bisa memproses tindak pidana korupsi yang selama ini sulit disentuh. KPK, lanjut dia bisa melakukan supervisi ke lembaga penegak hukum lainnya. Seperti kejaksaan dan kepolisian. Selain itu, KPK juga bisa langsung melakukan monitoring pemerintahan daerah. Tidak hanya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga masuk ke kecamatan dan tingkat desa. (ba)