Pyongyang, LiputanIslam.com — Pemerintah Korut menuduh pengawas khusus HAM PBB untuk negara itu yang juga mantan Kajagung RI Marzuki Darusman, sebagai ‘oportunis’ dan menolak keras laporan yang dibuat oleh tim PBB yang dipimpin Marzuki.
Media-media massa Korut pekan lalu mencerca temuan PBB lagi dengan mengatakan “orang-orang yang memalsukan laporan itu semua merupakan penipu politik yang disuap dan manusia sampah tercela”. Mereka juga menyebut Marzuki sebagai “oportunis.” Demikian BBC News melaporkan, Selasa (3/2).
Dalam sebuah upaya perundingan yang langka, diplomat Korea Utara di PBB melobi untuk tidak membawa-bawa kesalahan Kim dalam resolusi itu. Namun upaya itu gagal, tambah laporan itu.
Proposal tersebut masuk dalam agenda Dewan Keamanan, yang tahun ini diharapkan untuk membuat keputusan apakah akan membawa kasus ini ke Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag.
Marzuki, yang pernah menjabat sebagai jaksa agung Indonesia, dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Selasa (3/2), mengatakan bahwa laporan mereka, yang menjadi dasar resolusi PBB bulan Desember lalu, tidak menganjurkan opsi militer untuk perubahan rezim sebagaimana disebutkan Korea Utara.
“Yang penting, menurut saya, tugas pertama adalah untuk membantu pembebasan 80.000 hingga 100.000 (tahanan) dan pembubaran kamp-kamp (tahanan) ini,” kata Marzuki.
“Namun itu hanya bisa terjadi jika sistem kepemimpinan kultus itu benar-benar dibongkar. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah jika keluarga Kim Jong-un secara efektif diasingkan, secara efektif dikeluarkan dari posisinya, dan diganti dengan kepemimpinan baru,” kata Marzuki
Kata-kata eksplisit seperti itu memang jarang terdengar dari seorang pejabat tinggi PBB, meskipun umum di antara para pejabat Amerika Serikat.
Ia mengatakan usulan yang disampaikan kepada PBB sebelumnya mengenai upaya membujuk atau memaksa Korea Utara untuk memperbaiki catatan hak asasi manusianya hanya sebatas langkah “retoris”.(ca)