Jakarta, liputanislam.com — Maraknya pemberitaan tentang kontroversi keputusan MK tentang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 telah mengundang komentar banyak ahli terutama ahli tatanegara. Salah satunya adalah Prof. Yusril Ihza Mahendra yang menganggap pemilu 2014 sebagai inkonstitusional karena banyak pasal-pasal dalam UU Pilpres telah dibatalkan. Hal ini kontan mengundang komentar pihak-pihak yang mendukung keputusan MK.
“Yang katakan hal tersebut kan Bang Yusril, dia katakan hal tersebut sebagai bentuk pengalihan isu dan itu timbulkan kontroversi. Saya rasa bang Yusril terkena sindrom ‘kontroversi hati’,” kata Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto, usai diskusi di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Selasa (28/1/2014).
Hasto tak sepakat dengan argumentasi yang dibangun mantan menteri kehakiman tersebut. Ia menganggap argumen itu emosional dan semacam ada beban yang dipegang Yusril.
“Itu sikap emosional dan hanya kepentingan pribadi. Dan kita lihat inkonsisten bang Yusril sebagai pengamat hukum tata negara, itu artinya merendahkan diri beliau sebagai pakar hukum tata negara dong,” tuturnya.
“Saya yakin suara hati bang Yusril akan menolak hal tersebut (Pemilu 2014 inkonsitusional), karena putusan MK tak berlaku seketika sebagai hukum saat dibacakan. Perlu ada UU yang dibuat oleh DPR dan pemerintah. Sebelum ada UU, Pemilu serentak yang putusan MK nggak berlaku dong?,” imbuh Hasto.
Hasto mengatakan, DPR bisa membuat ketentuan tentang Presidential Treshold (PT) sebagai kelanjutan putusan MK bahwa Pemilu 2019 serentak. Ketentuan parliamentary dan presidential treshold itu sah ditentukan DPR.
“Jangan kemudian ambisi seseorang ingin jadi capres lalu kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan besar,” sindirnya.
Sementara itu, dalam acara Indonesia Lawyer Club tadi malam (28/1), Yusril menyesalkan pihak-pihak yang menuduh upayanya ini sebagai kepentingan pribadi. Selain menjelaskan berbagai aspek kejanggalan putusan MK, yang berpotensi membuat pemilu 2014 tidak legitimate, Yusril juga menilai, banyak pihak yang khawatir atas pelaksanaan pemilu serentak karena bisa mengubah konstelasi politik. Dalam pemilu serentak, rakyat memilih partai sekaligus presiden, sehingga sangat mungkin partai kecil bisa mendapat suara banyak ketika calon presiden partai itu disukai rakyat.
“Tidak mungkin seseorang memilih presiden dari partai A, lalu dia mencoblos partai B untuk parlemen,” kata Yusril. Yusril mncontohkan di Jawa Timur, sangat mungkin karena kasus Lapindo, orang Jatim tidak mau mencoblos ARB, sekaligus tidak mau mencoblos Golkar, maka akan terjadi perubahan konstelasi politik besar di Jatim. (ca/detik.com/ILC)