Jakarta, LiputanIslam.com — Persatuan Pembangunan benar-benar terbelah. Hari ini, Suryadharma Ali pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang PPP se-Jawa Tengah dan mengedarkan surat bernomor 1359/KPTS/DPP/P/IX/2014. Surat tersebut merupakan pemecatan belasan kader PPP Pusat, seperti Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, dan Lukman Hakim Saifuddin.
Alasan pemecatan menurut Suryadharma adalah, Emron, Suharso, dan Romahurmuziy telah melakukan pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP. Akibatnya, diambil tindakan pemberhentian dari keanggotaan PPP. Sedangkan nama-nama lainnya, sebatas dicopot dari kepengurusan PPP periode 2011-2015.
Mereka yang dipecat sebagai pengurus maupun kader PPP, tidak berhak mengatasnamakan PPP dengan dalih apa pun. Surat keputusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipergunakan, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Surat keputusan juga ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan pengurus PPP se-Indonesia.
Terkait dengan surat pemecatan ini, Suryadharma Ali menjelaskan nama-nama pengurus PPP yang dipecat adalah mereka yang telah memberhentikannya dari jabatan ketua umum partai, lewat forum rapat harian. “Forum itu punya legitimasi untuk memberhentikan ketua umum,” kata Suryadharma.
Tak mau kalah, kubu anti-Suryadharma Ali menggelar forum rapat pimpinan nasional. Forum itu diadakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. “Agendanya konsolidasi dengan pengurus wilayah,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Hasan Husairi di Jakarta, Ahad, 14 September 2014, seperti dilansir Tempo.
Menurut Hasan, rapat ini merupakan konsolidasi antara pengurus harian dan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah. Pengurus pusat akan mensosialisasikan pergantian kepemimpinan di internal partai yang kini dijabat pelaksana tugas Emron Pangkapi. Sedangkan Suryadharma Ali sudah tak menjabat lagi, sejak dilengserkan pada rapat pengurus harian, Rabu, 10 September 2014.
Suryadharma lantaran dianggap tak memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Pergantian Suryadharma Ali dianggap sesuai ketentuan Anggaran Rumah Tangga Pasal 10 ayat (1) huruf c, d, dan e. Pasal itu mengatur bahwa pemberhentian sementara anggota dewan pimpinan dapat dilakukan karena tidak aktif dalam kegiatan kepemimpinan PPP. Mantan Menteri Agama ini juga dinilai telah menjatuhkan nama PPP lantaran terjerat kasus korupsi haji. (ph)