Jakarta, LiputanIslam.com — Kisruh dualisme kepemimpinan di DPR belum benar-benar berakhir, apalagi setelah kesepakatan berdamai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) tertunda. Apa sebabnya?
KIH meminta untuk melakukan revisi sejumlah pasal di UU MD3 yang ditolak KMP. Pasal-pasal itu berisi hak-hak DPR yakni interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Begitu kata Koordinator Pelaksana KMP Idrus Marham, di Jakarta, Kamis 13 November 2014.
“Memang sebelumnya telah ada kesepakatan yang sudah siap ditandatangani, terutama perubahan UU MD3 soal pimpinan AKD (alat kelengkapan dewan). Namun, saat kesepakatan itu mau ditandatangani oleh kedua belah pihak, kubu KIH mengajukan usulan baru. Yaitu perubahan pasal 74 UU MD3 tentang tugas DPR dan pasal 98 UU MD3 soal tugas komisi,” terang Idrus.
“Sesuai dengan prosedur di KMP, koordinator pelaksana akan menyampaikan perkembangan terbaru ke ketua fraksi untuk kemudian disampaikan ke presidium,” lanjutnya. “Jadi, belum ada penandatanganan karena usulan baru akan dibahas KMP,” tandas dia.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, pihaknya hanya ingin agar KIH menyerahkan nama komisi dan alat kelengkapan dewan, kemudian disahkan dalan rapat paripurna. Dengan begitu, DPR bisa bekerja dengan maksimal karena seluruh fraksi sudah menyerahkan nama di komisi.
Fadli menolak jika KIH hanya memasukkan nama-nama di Badan Legislasi dan Badan Anggaran karena ingin merevisi UU MD3. Menurut Fadli, tak ada lagi yang perlu diubah soal komposisi di DPR termasuk niatan kocok ulang pimpinan komisi.
“Ya enggak bisa dong, saya kira lebih bagus tidak usah. Saya kira tidak perlu lah, karena yang sudah ada ini sudah jelas. Jadi mereka ini kan cuma minta-minta jabatan. Kami ingin ini solid tetap pada dasarnya soliditas itu tidak mungkin juga kita mengorbankan apa yang sudah disepakati yang menjadi UU, kalau begini tata cara kita mengelola negara, rusak negara ini,” tegas Fadli, seperti dilansir Merdeka.
Fadli menambahkan, tak masalah jika memang KIH tidak menyerahkan nama-namanya di komisi. Sebab, kata dia, yang rugi jika tidak menyerahkan nama adalah mereka sendiri.
“Kami inginnya cepat selesai, tapi yang mengubah kesepakatan itu kan mereka sendiri bukan dari kami. Sudah sepakat, berubah, sepakat berubah lagi, ibaratnya begini dikasih hati minta jantung,” katanya. (ba)