Jakarta, LiputanIslam.com – Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menolak memberikan grasi kepada 64 terpidana kasus narkotika, menuai apresiasi dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj. Menurut dia, pelaku kejahatan narkotika layak untuk dihukum mati.
“Saya dukung apa yang dilakukan Pak Jokowi, hukuman mati pantas diterapkan kepada para pengedar narkoba yang telah merusak bangsa,” jelas dia.
“Seperti dikatakan dalam Alquran, barang siapa melakukan kejahatan yang mengakibatkan rusaknya peradaban manusia, menghancurkan Indonesia, hukumannya adalah dibunuh, disalib, dipotong dua tangan dan kakinya, atau diasingkan,” tambahnya.
Dari laporan detik.com, lebih lanjut dijelaskan, dalam kitab Ihya’ Ulumuddin, Imam Al-Ghozali mengkategorikan manusia dalam empat tingkatan.
Pertama adalah ‘ashin, yaitu pelaku kejahatan karena pengaruh atau ajakan orang lain, yang karena kejahatannya dihukum peringatan. Keduaadalah murtakib, yaitu pelaku kejahatan yang meski sudah mendapatkan peringatan kembali melakukannya di lain waktu dan layak diperingatkan secara tegas. Sedangkan tingkatan manusia ketiga adalah fasiq, yang karena kejahatannya layak mendapatkan hukuman.
“Dan keempat adalah syirrir. Yang masuk kategori ini seperti pengedar narkoba, bandar, bahkan pemilik pabriknya. Ini harus dihukum seberat-beratnya,” imbuh Said.
Professor dalam bidang tasawuf ini setuju diberlakukan hukuman mati meski langkah itu juga diprotes sebagian kalangan karena dianggap melanggar HAM. Ia menilai, pengedar dan bandar narkoba terlebih dahulu melanggar HAM, karena mengakibatkan dampak buruk bagi generasi muda bangsa.
“Mereka (pengedar, bandar, dan pemilik pabrik narkoba) sudah terlebih dahulu melanggar HAM, dan tidak ada yang memprotesnya,” ucap Said.
Narkotika Rugikan Negara 48 Triliun
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar menyebutkan, masalah narkotika sudah menjadi isu global sehingga harus dicegah masuk ke ASEAN, terutama Indonesia. Dalam pemaparannya, Anang mengatakan bahwa kerugian dari bisnis narkotika yang harus diderita negara-negara di ASEAN kurang lebih Rp 100 triliun. Bahkan, lanjut Anang, di Indonesia, bisnis narkotika merugikan negara cukup besar, yaitu mencapai Rp 48 triliun.
“Masalah narkoba, sekali lagi, masalah yang menjadi komitmen semua negara ASEAN karena kerugian dari seluruh ASEAN kurang lebih Rp 100 triliun dan separuh dari itu, kurang lebih Rp 48 triliun adalah kerugian Indonesia akibat bisnis narkoba,” kata Anang di Jakarta, Rabu, 3 Desember 2014 seperti dilansir jurnalpatrolinews.com.
Oleh karena itu, Anang menegaskan perlunya kerja sama negara-negara di ASEAN untuk menyelesaikan masalah narkotika.
“Kerugian yang terbanyak adalah Indonesia, ini disebabkan karena prevalensi penyalahguna narkotika di Indonesia juga paling besar di antara negara-negara di ASEAN. Ini yang akan kita bahas. Kita diskusikan dengan teman-teman di ASEAN,” kata dia. (ba)