Jakarta, LiputanIslam.com — Semakin memanasnya isu kenaikan harga BBM bersubsidi, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Ahmadi Noor Supit menilai seharusnya tidak terjadi debat politik terkait hal itu. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014, sudah diamanatkan kalau kondisi mendesak pemerintah boleh menyesuaikan subsidi tanpa harus mendapat persetujuan DPR.
Menurut Ahmadi, kebijakan non-populis tersebut tidak terlalu bergantung pada hasil pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan presiden terpilih Joko Widodo nanti malam di Bali. Presiden pasti sudah diberi tahu ada indikasi harus menaikkan harga jual tahun ini. (Baca juga: Dulu Menolak, Kini PDI Perjuangan Dukung Kenaikan Harga BBM)
“Kalau untuk menaikkan harga di 2014, ruangnya sudah ada. Kita sudah bahas di APBN-P, dan memang di skenario APBN-P 2014 ada kenaikan BBM,” ujarnya di komplek DPR RI, Jakarta. (Baca juga: Jokowi Hendak Naikkan Harga BBM, Mengapa?)
Bahkan, kata Ahmadi, sudah ada simulasi seandainya 1 Agustus 2014 tidak ada kenaikan harga jual BBM subsidi sebesar Rp 1.000 per liter tapi konsumsi tahunan jebol, maka beban carry over (pengalihan tagihan subsidi) ke RAPBN 2015 bertambah Rp 2.000 triliun. (Baca juga: Jusuf Kalla: Harga BBM Harus Segera Dinaikkan)
Politikus Golkar ini menegaskan tidak ada pasal spesifik di UU APBN-P 2014, yang mengharuskan kenaikan harga jual. “Tidak disebutkan eksplisit karena itu kewenangan pemerintah. Tapi sudah ada simulasinya,” jelasnya seperti dilansir Merdeka.
Sedangkan untuk RAPBN 2015, kata dia, perlu ada lobi politik untuk penyesuaian belanja subsidi. Itulah yang menurut Ahmadi akan jadi bahan obrolan SBY dan Jokowi. Dia memahami Fraksi PDIP ingin program Jokowi punya ruang fiskal di anggaran tahun depan, sehingga perlu ada manuver terkait subsidi untuk memastikan ketersediaan dana. Apalagi Jokowi punya program unggulan ambisius bidang pendidikan dan kesehatan berbentuk kartu jaminan sosial. (Baca juga: Rencana Jokowi: Terbitkan Kartu Subsidi untuk Petani dan Nelayan)
Selama pembahasan RAPBN 2015 hingga Oktober mendatang, Ketua Banggar melihat lobi antar fraksi akan terjadi. Keinginan PDIP agar harga jual premium dan solar subsidi dinaikkan kemungkinan bakal didukung fraksi lainnya. “Tanpa PDIP harus ngotot, saya yakin teman-teman demi bangsa dan negara mempersilakan itu,” ujarnya yakin. (ba)