Jakarta, LiputanIslam.com— Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Agustus 2018 lulusan SMK yang menganggur tercatat sebesar 11,24 persen dari 6,99 juta orang atau 5,34 persen dari jumlah angkatan kerja sebanyak 131,01 juta jiwa
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, banyaknya lulusan SMK yang menganggur karena upah minimum regional (UMR) tinggi.
“Sekarang kalau semuanya (lulusan SMK) digaji Rp 3,9 juta, perusahaan banyak yang nggak sanggup. Jadi suplai dan kebutuhannya nggak seimbang,” ujarnya, Sabtu (27/4).
Hariyadi menyampaikan, pemerintah perlu melakukan amandemen Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengikuti kondisi dan fakta lapangan yang terjadi.
Menurutnya, saat ini hanya sekitar 70-80 persen saja perusahaan yang menaati peraturan tersebut. Jadi, kata dia, apabila peraturan tersebut dipaksakan diikuti, perusahaan akan mengalami dampak buruk secara berkelanjutan karena kemampuan finansial perusahaan yang berbeda-beda.
Dia menuturkan, Apindo sudah memberikan masukan kepada pemerintah secara eksplisit sejak regulasi tersebut mulai disusun pada 2003 bahwa akan terjadi gelombang penyerapan tenaga kerja yang minim bila peraturan itu tetap diterapkan.
Selain itu, kata dia, kapasitas tenaga kerja SMK juga belum secara merata memiliki skill yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Tahun 2017 kita gelar pemagangan nasional dengan 57 ribu peserta yang ikut. Hasilnya, hanya kurang dari 10 ribu peserta yang terserap. Minim sekali,” tuturnya. (sh/republika)