Ketika Senjata Minyak Riyadh Lebih Ampuh dari Senjata HAM Washington

0
187

LiputanIslam.com-Proses ketundukan Washington di hadapan Riyadh akhirnya sudah lengkap, menyusul keputusan Pemerintahan Joe Biden untuk memberikan kekebalan hukum kepada Putra Mahkota Saudi, Muhammad bin Salman dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi.

Padahal saat berkampanye di Pilpres 2020 silam, Presiden dari Partai Demokrat ini dengan suara lantang berjanji akan “mengisolasi Riyadh” atas tuduhan pembunuhan keji jurnalis Washington Post dan sejumlah pelanggaran HAM lainnya. Biden berkoar akan memaksa Bin Salman bertanggung jawab atas keterlibatannya dalam pembunuhan Khashoggi di Konsulat Saudi di Turki.

Rencananya, setelah masuk ke Gedung Putih, Biden akan “memperlakukan sapi perahnya di Timur Tengah dengan cara yang berbeda dari perlakuan Donald Trump”. Namun tiba-tiba ia justru berlutut takzim di hadapan Saudi.

Proses takzim Pemerintahan Biden di hadapan Putra Mahkota Saudi dimulai dari lawatan delegasi AS pada 14 Juni lalu ke Timur Tengah dan Saudi. Dalam lawatan tersebut, Biden mengerahkan segala upayanya untuk menghibur Riyadh serta membuatnya melupakan sikap pedas dan sesumbarnya saat kampanye. Dalam pertemuan dengan Bin Salman, Biden berusaha sebisa mungkin mengambil hati Si Putra Mahkota.

Pihak Saudi memiliki senjata “minyak” untuk menghadapi senjata lapuk Barat, seperti isu pelanggaran HAM. Sebab itu, Saudi berusaha membalas perlakuan orang-orang Demokrat ini. Biden melawat ke Saudi, di tengah krisis energi Barat sebagai dampak dari sanksi atas Rusia, demi membujuk Riyadh untuk meningkatkan produksi minyaknya di OPEC Plus.

Namun, bujukan Biden itu tidak membuahkan hasil, sebagaimana ia juga hanya mendapatkan sambutan dingin saat melawan ke Timur Tengah. Ia pun terpaksa kembali ke Washington dengan tangan kosong.

Tak cukup dengan itu, bersamaan dengan tibanya musim dingin membekukan di Barat, Saudi bersama anggota lain di OPEC Plus memutuskan untuk mengurangi produksi minyaknya. Dengan demikian, senjata minyak Saudi lebih ampuh daripada senjata HAM yang digunakan AS untuk menekan Bin Salman.

Kini, seiring dengan meluasnya kebutuhan Barat kepada minyak dan bertambahnya kritik atas kelemahan Pemerintahan Demokrat, tampaknya Gedung Putih telah memulai tahap baru takzim dan mengalah di hadapan Saudi.

Dalam tahap baru ini, Kementerian Hukum AS memberikan kekebalan hukum kepada Bin Salman dari tuduhan keterlibatan pembunuhan Khashoggi.

Sekarang, Biden bukan hanya tidak bisa mengklaim untuk mengucilkan Saudi akibat kasus Khashoggi, tapi justru bertanggung jawab untuk mencabut tuduhan dari pihak tersangka. (af/fars)

DISKUSI: