Ketika Hubungan Diplomatik Israel dengan Rusia di Ambang Kehancuran

0
1049

LiputanIslam.com –Keputusan Putin untuk mengakui kemerdekaan Republik Donetsk dan Luhansk tanggal 21 Februari 2022 telah memecah dunia menjadi dua kutub: penentang dan pendukung. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, sebagian besar negara Barat secara eksplisit mengutuk semua tindakan Putin dan mengancam Moskow dengan sanksi besar. Sebaliknya, beberapa negara yang dekat dengan Rusia menyambut baik keputusan tersebut.

Di sisi lain, ada juga sejumlah negara yang berada dalam posisi dilematis, antara mendukung Rusia atau mengecamnya. Di antaranya adalah Zonis Israel. Di satu sisi, Israel adalah sekutu terdekat AS. Akan tetapi, di sisi lain, Israel juga tidak bisa dengan mudahnya memutus hubungannya dengan Rusia dengan sejumlah alasan.

Kegalauan Israel dalam menanggapi krisis Ukraina itu bisa dilihat dari pernyataan  Menlu Zionis Israel Yair Lapid terkait dengan kemungkinan Israel bergabung dengan aliansi anti-Rusia: “Israel akan mempertimbangkan proses yang harus diadopsi.” Saluran televisi berbahasa Ibrani “Kan” baru-baru ini juga mengungkapkan bahwa mereka sedang “mempertimbangkan” kemungkinan untuk mengutuk Rusia sehubungan dengan konflik dengan Ukraina. Jaringan yang sama telah mengungkapkan bahwa Amerika belum secara resmi meminta Israel untuk mengutuk Rusia, tetapi, penjajakan ke arah sana sudah mulai dilakukan. Para pemimpin partai Demokrat dan Republik juga mengatakan kepada saluran tersebut bahwa Israel diperkirakan akan mengeluarkan pernyataan tentang masalah tersebut.

Rezim Zionis sekarang menghadapi keputusan bersejarah yang dapat sangat mempengaruhi masa depan hubungannya dengan Rusia. Di satu sisi, para pejabat Israel berada di bawah tekanan untuk menunjukkan sikap keras dan tegas terhadap Rusia, sebagaimana tekanan yang dihadapi juga oleh negara-negara Barat. Itu berarti Tel Aviv harus mengutuk keputusan Putin dan bergabung dengan aliansi Barat anti-Rusia. Akan tetapi, mengambil posisi anti-Rusia dan memprovokasi Vladimir Putin nyatanya bukanlah hal yang mudah bagi Israel. Menyatakan kesetiaan kepada Barat atau menjaga kedekatan dengan Rusia adalah sebuah paradoks yang sulit disikapi dengan cepat oleh Tel Aviv.

Bagi Rusia sendiri, konfliknya dengan Ukraina sepertinya sudah menjadi sebuah keputusan yang tak akan disesali apalagi diralat –misalnya dengan cara menarik pasukannya, atau membatalkan pengakuan Moskow atas kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, lalu meminta maaf kepada Ukraina dan Barat. Bagi Rusia, keputusan sudah diambil, dan negara-negara dunia, termasuk Zionis Israel, dipersilakan untuk mengambil sikap.

Dihubungkan dengan sikap Rusia terhadap Israel, ada perkembangan menarik ketika  Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan, “Kami mengutuk ketas serangan Israel di Suriah, yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah.” Pernyataan itu disampaikan Lavrov dalam pertemuannya baru-bari ini dengan Menlu Suriah Faisal Miqdad.  Pernyataan Lavrov pastilah merupakan pesan yang jelas bagi rezim Zionis di tengah krisis Ukraina, dan ini tentu menjadi salah satu pertimbangan penting Zionis dalam menyikapi krisis Ukraina. Bagaimanapun juga, selama beberapa tahun terakhir, para pejabat rezim Zionis selalu berusaha menampilkan diri mereka sebagai orang yang bersatu dan dekat kembali ke Rusia. Dengan cara ini, Tel Aviv berusaha untuk mendapatkan keuntungan politis di tingkat regional, terutama yang terkait dengan krisis Suriah.

Sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, hubungan antara rezim Zionis dan Federasi Rusia mengalami peningkatan yang signifikan. Kehadiran tenaga kerja Yahudi-Rusia di wilayah pendudukan Palestina memainkan peran paling penting dalam kedekatan kedua belah pihak. Saat ini, diperkirakan ada lebih dari satu juta pekerja dan pemukim Yahudi asal Rusia yang berada di wilayah pendudukan. Kunjungan Vladimir Putin ke kawasan pendudukan Palestina di tahun 2005 (dan mengunjungi Yahudi asal Rusia) sempat disebut-sebut sebagai puncak dari kedekatan tersebut. Sebagian media Rusia saat itu sempat melontarkan pernyataan sinis kepada Putin, dengan mengatakan bahwa Putin menganggap sebagian wilayah Israel sebagai salah satu provinsi Rusia.

Perlu juga dicatat bahwa orang-orang Yahudi asal Rusia menjalankan sekitar 21 lembaga budaya dan seni di kawasan pendudukan. Merea juga menerbitkan beberapa surat kabar dalam bahasa Rusia, dan mengelola sekitar 150 saluran televisi dan stasiun radio. Bahkan selama beberapa dekade terakhir, sejumlah menteri kabinet dalam rezim Zionis adalah keturunan imigran asal Rusia, di antaranya adalah Avigdor Lieberman, pemimpin Partai Our Home dan saat ini menjabat Menteri Keuangan Zionis Israel.

Di tingkat lain, perdagangan antara kedua belah pihak telah tumbuh secara signifikan selama tiga dekade terakhir. Volume hubungan perdagangan antara Rusia dan rezim Zionis, yang berjumlah 12 juta USD (Rp 172 Miliar) pada tahun 1991, meningkat menjadi sekitar 2,8 miliar USD (Rp 40 Trilyun) pada tahun 2008 dan menjadi hampir $ 3,6 miliar (Rp 52 Trilyun) pada tahun 2015. Ekspor Rusia ke Israel mencakup bahan mentah, termasuk produk hidrokarbon seperti berlian, kayu, dan kertas. Rusia, bersama dengan Republik Azerbaijan dan Kazakhstan, adalah pemasok utama minyak mentah Israel. Jadi, bisa dibayangkan, apa yang akan terjadi kalau kedua negara memutuskan hubungan diplomatiknya.

Dalam situasi saat ini, krisis di Ukraina telah menunjukkan bahwa isu aliansi strategis antara rezim Zionis dan Rusia lebih seperti ilusi yang jauh dari kenyataan di lapangan. Rezim Zionis tidak dapat memihak Moskow tidak hanya dalam masalah Ukraina, tetapi juga dalam setiap krisis lain yang menghadapkan Rusia dengan Barat.

Krisis Ukraina saat ini menjadi sebuah ujian berat buat kedua negara, dan terutama Zionis Israel. Kecenderungan Israel untuk lebih memihak AS dan Barat –terpaksa atau sukarela—dipastikan akan menjadi acuan bagi pemerintah Rusia dan Vladimir Putin untuk mempertimbangkan kembali kebijakan kedekatannya dengan Zionis Israel.

Krisis Suriah selama satu dekade menunjukkan dengan jelas posisi diametral kedua negara. Pada krisis Suriah, perseteruan itu tidak begitu mengemuka karena konfrontasi terjadi di antara proxy. Dalam krisis Ukraina, Rusia berada di jantung krisis. Sepertiny, sekarang aman untuk mengatakan bahwa waktunya telah tiba bagi Vlaidmir Putin untuk mempertimbangkan kembali hubungan antara Moskow dan Tel Aviv. (os/li/alwaght)

DISKUSI: