Jakarta, LiputanIslam.com — Kepastian hukum tentang kehalalan produk ayam potong masih membingungkan masyarakat. Hal ini tercermin dari perbedaan pandangan antara Himpunan Peternakan Unggas Lokal Indonesia (Himpuli), Kementrian Pertanian dan MUI, perihal banyaknya produk-produk ayam potong yang tidak memiliki sertifikat halal.
Himpuli pada hari Senin (12/5), melaporkan sekitar 90 persen daging ayam lokal tidak sehat dan belum mengantongi sertifikat halal. Temuan itu didasari oleh hasil penelusuran Himpuli pada sejumlah pasar modern di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Makassar.
Secara khusus, ketiadaan sertifikat halal bertentangan dengan ketentuan di dalam pasal 58 UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada Pasal 58 ayat 1 disebutkan:
“Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan”.
Ketentuan sertifikasi halal juga berlaku bagi produk hewan yang akan diekspor maupun diimpor sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 ayat 4 dan 5 UU 18/2009.
Namun Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro dan Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim saling berbeda pendapat dan terkesan saling lempar tanggungjawab atas masalah ini.
Syukur Iwantoro mengatakan, “Kalau mengenai aspek kehalalan, silakan dikonfirmasi ke MUI atau LPPOM MUI. Karena persyaratan dan pengawasan kehalalan produk kewenangan mereka.”
Konfirmasi ini, menurut Syukur, penting lantaran sebagian besar peternak ayam lokal memiliki usaha berskala kecil dan pada umumnya musim.
“Jangan sampai mereka menjadi korban fitnah,” kata Syukur kepada media, Selasa (13/5).
Di sisi lain Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim mengaku tidak mengetahui secara rinci ihwal data yang dilaporkan oleh Himpuli tersebut.
“Saya tidak tahu data itu. Apakah itu (90 persen daging ayam lokal tidak sehat dan belum mengantongi sertifikasi halal) hasil penelitian atau survei? Saya belum memahaminya,” ujar Lukmanul.
Terkait sertifikat halal, Lukmanul menyebut sifatnya masih sukarela atau voluntary. Sebagai contoh untuk pengusaha rumah potong hewan (RPH). Sifat sukarela tak lepas dari belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU 18/2009.
“Kalau mandatory (wajib), seharusnya sudah dijalankan sejak 2009. Kalau voluntary (sukarela), kita tidak bisa memaksakan,” kata Lukmanul.
Namun demikian, Lukmanul memastikan pengusaha RPH yang teregistrasi dengan Dinas Peternakan setempat telah memenuhi sertifikasi. Apalagi, kerja sama MUI dengan Kementan yang digagas sejak medio 1970 telah mensyaratkan produk pangan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
Jadi, bagaimana status hukum 90% produk ayam potong temuan Himpuli itu?(ca/republika.co.id)