Khartoum, LiputanIslam.com — Pengadilan Sudan pada Kamis (13/3) secara in absensia menjatuhkan hukuman mati terhadap mantan gubernur yang kini menjadi pemimpin pemberontak serta seorang pemimpin pemberontakan lainnya, kata seorang jaksa pemerintah Sudan.
“Tujuh belas orang secara in absensia dijatuhi hukuman mati dengan digantung. Mereka yang mendapat hukuman itu termasuk Malik Agar dan Yassir Arman,” kata Al-Tigani Hassan, jaksa yang hadir saat pembacaan putusan di Singa, ibu kota negara bagian Sennar.
Agar, yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur negara bagian Nil Biru, adalah ketua Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N), sementara Arman adalah sekretaris jenderal gerakan, yang melancarkan pemberontakan mereka di Kordofan Selatan dan Nil Biru selama lebih dari tiga tahun.
Putusan itu dibacakan pada akhir persidangan yang sebelumnya berlangsung selama sembilan bulan, yang juga diikuti dengan penundaan perundingan perdamaian yang diatur oleh Uni Afrika (AU) antara Khartoum dan SPLM-N di Addis Ababa. Kedua belah pihak menghadapi kebuntuan, kata AU.
AU memberikan waktu kepada mereka hingga 30 April untuk mencapai kesepakatan damai dalam konflik, yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah memaksa sekitar 1,2 juta orang mengungsi.
Arman adalah kepala delegasi SPLM-N pada perundingan tersebut.
Semua terdakwa merupakan bagian dari SPLM-N dan didakwa melakukan terorisme, penyalahgunaan persenjataan serta kejahatan-kejahatan lainnya sejak dimulainya perang di Nil Biru pada September 2011.
Ketujuhbelas terdakwa itu tidak memiliki perwakilan hukum di persidangan, kata Hassan. Hassan merupakan anggota tim pengacara bagi 78 terdakwa SPLM-N lainnya, baik anggota sipil maupun sayap militer, yang saat ini berada dalam penahahan.
Sebanyak 31 terdakwa dari jumlah itu dibebaskan, 46 orang dihukum penjara seumur hidup dan satu terdakwa dijatuhi hukuman mati bersama-sama dengan 17 terdakwa lainnya secara in absensia, kata pengacara itu.
Perundingan antara pemerintah dan SPLM-N dimulai kembali bulan Februari untuk pertama kalinya dalam hampir satu tahun, setelah Presiden Omar al-Bashir meminta dilakukannya dialog nasional secara luas, termasuk dengan para pemberontak di negara yang dilanda kemiskinan, pemberontakan serta kekacauan politik itu.
Perundingan perdamaian selama ini membawa kemajuan lambat melalui dua pertemuan yang telah dilakukan sejauh ini.
Setelah penundaan pertama diputuskan, roket-roket yang diyakini berasal dari pihak pemberontak menghujani Kadugli, ibukota Kordofan Selatan.
AU memberikan kepada kedua belah pihak rancangan kesepakatan, yang akan menerapkan gencatan senjata segera serta memungkinkan bantuan untuk mencapai “para warga yang terkena dampak.”
AU mengatakan pemerintah Sudan dan pemberontak akan “menegaskan pentingnya proses dialog nasional serta reformasi konstitusional yang holistik dan melibatkan semua pihak.”(ca/republika.co.id)