Kigali, LiputanIslam.com — Pemerintah Rwanda menyatakan kemarahannya setelah kepala inteligennya ditangkap polisi Inggris karena tuduhan keterlibatan pembunuhan massal. Atas aksi penangkapan Karenzi Karake tersebut, pemerintah Rwanda menyebutnya sebagai aksi biadab.
Jendral Karenzi Karake (54 tahun) ditangkap di Bandara Heathrow hari Sabtu (20/6), atas tuduhan memerintahkan pembunuhan massal dalam perang saudara tahun 1994 di Rwanda. Ia ditangkap atas perintah otoritas pengadilan Spanyol.
Diplomat senior Rwanda di Inggris, Williams Nkurunziza, menyebut penangkapan itu sebagai ‘mempermalukan kesadaran kolektif rakyat Rwanda’. Sementara Menlu Rwanda Louise Mushikiwabo menyebut penangkapan itu sebagai tindakan biadab.
Lebih jauh, ia bahkan membawa masalah ini ke persoalan diskriminasi barat-Afrika.
“Solidaritas barat untuk merendahkan warga Afrika tidak bisa diterima,” kata Mushikiwabo seperti dilansir BBC News, Selasa (23/6).
Sementara itu Andrew Mitchell, mantan Menteri Pembangunan Internasional Inggris yang memiliki kedekatan dengan para pemimpin Afrika, mengatakan penangkapan itu sebagai penyelewengan hukum yang patut dicela.
Pada tahun 2008 penyidik federal Spanyol Andreu Merelles mendakwa Jendral Karake terlibat kejahatan perang bersama 39 pejabat dan mantan pejabat Rwanda lainnya. Ia juga dituduh bertanggungjawab atas kematian 3 warga Spanyol di Rwanda.
Sementara itu pemerintah Rwanda mempertanyakan alasan penangkapan tersebut, karena sebelumnya Jendral Karake telah berkali-kali datang ke Inggris dan tidak ada masalah apapun.
“Setiap pendapat tentang 40 pemimpin kami bersalah atas kejahatan kemanusiaan adalah pelecehan terhadap kesadaran kolektif kami,” kata Nkurunziza.
Jendral Karake adalah pemimpin kelompok gerilyawan Rwandan Patriotic Front (RPF) yang terlibat perang saudara. Kini ia menjabat sebagai Direktur National Intelligence and Security Services.
Mendapat julukan ‘KK’, pemerintah Rwanda memujinya sebagai orang yang berhasil menghentikan perang saudara. Ia pernah ditunjuk sebagai komandan pasukan perdamaian PBB di Darfur, Sudan, sebelum diangkat menjadi kepala inteligen.
Selama perang saudara tahun 1994 sebanyak 800.000 orang diperkirakan tewas dibunuh oleh kelompok ekstremis Hutu. Sebagian besar yang tewas adalah warga suku minoritas Tutsi dan para politisi Hutu moderat.
Kerusuhan terhenti setelah kelompok Tutsi RPF dari Uganda, berhasil mengendalikan kekuasaan. Namun, dalam upaya pengambil-alihan kekuasaan itu RPF telah membunuh ribuan orang, termasuk personil militer dan anggota milisi Hutu.(ca)