Jakarta, LiputanIslam.com--Kenaikan harga untuk dua jenis BBM sebesar Rp 2000/liter terus memunculkan tanggapan pro-kontra. Martapura Institute, dalam siaran persnya menilai kenaikan BBM ini perlu dikaji ulang. Bila pemerintah menaikkan BBM dengan tujuan membuka ruang fiskal, sesungguhnya itu dapat dilakukan tanpa perlu menaikkan harga BBM.
Menurut Martapura Institute yang berkantor di Jalan Martapura Dalam Jakarta Pusat ini, terdapat selisih lebih antara subsidi riil dengan alokasi dana subsidi didalam APBN. Sebagaimana diketahui, untuk tahun 2015, maka APBN 2015 telah mengalokasikan belanja subsidi BBM jenis tertentu (Premium, Solar dan Minyak tanah) sebesar Rp 194,6 triliun untuk kuota sebanyak 46 juta kilo liter, yang terdiri dari Rp 108,3 triliun untuk kuota sebanyak 29,48 juta kilo liter, Minyak Solar Rp 80,2 triliun untuk kuota sebanyak 15,76 juta kilo liter dan Minyak Tanah Rp 6,1 triliun untuk kuota sebanyak 850 ribu kilo liter.
Sementara berdasarkan peraturan presiden No. 71 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.02/2012, formula perhitungan subsidi yaitu; volume x (harga patokan – harga eceran). Maka sesungguhnya harga patokan BBM (ongkos produksi perliter BBM) adalah sebesar Rp 8.250/liter. Dengan demikian, ketika Premium sekarang dijual Rp8500/liter, maka subsidi hilang sama sekali. Sebaliknya, Pertamina/badan usaha bahkan meraup untung sebesar Rp 250/liter atau sekitar Rp 7,37 triliun. Padahal tanpa kenaikan saja, sesungguhnya pemerintah bisa menghemat anggaran dalam jumlah yang cukup besar. Bila harga patokan Rp 8.250 sementara harga eceran Rp 6.500, maka biaya subsidi sebenarnya adalah Rp 1.750/liter atau sekitar Rp 51,59 triliun untuk kuota sebanyak 29,48 juta kilo liter. Bandingkan dengan alokasi dana subsidi dalam APBN yang mencapai Rp 108,3 triliun, maka ada selisih lebih sebesar Rp 56,71 triliun
Untuk Minyak Solar, harga baru yaitu sebesar Rp 7.500,- sementara harga patokan Rp 8.192/liter, maka subsidi yang masih ditangung yaitu sebesar Rp 692/liter atau sekitar Rp 10,90 triliun. Sementara alokasi dana subsidi dalam APBN untuk kuota minyak Solar sebanyak 15,76 juta kilo liter yaitu sebesar Rp 80,2 triliun. Dengan demikian maka terdapat selisih sebesar Rp 69,3 triliun.
Padahal tanpa perlu melakukan penaikan harga BBM, pemerintah sesunguhnya bisa melakukan penghematan dalam jumlah yang tidak kecil yaitu sekitar Rp 37,78 triliun. Perhitungannya: Harga eceran yaitu sebesar Rp 5.500/liter, sedangkan harga patokan/keekonomian yaitu sebesar Rp 8.192/liter. Artinya subsidi sesungguhnya yang ditanggung oleh negara yaitu Rp 2.692/ltr, atau sekitar Rp 42,42 triliun. Sementara alokasi dana subsidi dalam APBN yaitu sebesar Rp 80,2 triliun. Dengan demikian tedapat selisih sebesar Rp 37,78 triliun.
Khusus untuk minyak tanah, sama sekali tidak mengalami kenaikan, sehingga harga eceran minyak tanah tetap sebesar Rp 2.500/liter. Sementara harga patokan yaitu sebesar Rp 7.967/liter, maka subsidi sesungguhnya yaitu sebesar Rp 5467/ltr. Dengan demikian total subsidi Minyak Tanah untuk tahun 2015 adalah Rp 4.64 triliun, sementara alokasi dana subsidi dalam APBN untuk minyak tanah yaitu sebesar Rp 6,1 triliun untuk kuota sebanyak 850 ribu kilo liter. Dengan demikian maka terdapat selisih sebesar Rp 1,46 triliun,-
Lebih lanjut Martapura Institute menghitung, jika total alokasi kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2015 sebanyak 46,09 juta kilo liter yang terdiri dari Bensin Premium 29,48 juta kilo liter, Minyak Solar sebanyak 15,76 juta kilo liter, dan Minyak Tanah sebesar 850 ribu kilo liter, sementara berdasarkan harga jual eceran dari masing-masing jenis BBM setelah pajak adalah:
A. Bensin Premium = Rp 51,59 triliun
B. Minyak Solar = Rp 42,42 triliun
C. Minyak Tanah = Rp 4,64 triliun
Total = Rp 98,65 triliun
Jika subsidi sesungguhnya yang ditanggung oleh APBN berdasarkan perhitungan diatas adalah Rp 98,65 triliun, sedangkan alokasi dana subsidi untuk BBM dalam APBN 2015 sebesar Rp 194,6 triliun, maka terdapat selisih lebih besar Rp 95,95 triliun. Angka ini menunjukan bahwa tanpa perlu menaikkan harga jual BBM, pemerintah sudah dapat melakukan penghematan dalam jumlah yang sangat besar. Bila dijumlahkan dengan penghematan pada pos-pos pengeluaran lain, tidak menutup kemungkinan paling tidak setengah dari program-program yang dijanjikan presiden Jokowi pada masa kampanyenya untuk tahun pertama pemerintahannya dapat di wujudkan.
Bila alasan kenaikan harga BBM adalah karena ruang fiskal yang sempit, maka sesungguhnya alasan tersebut tidak cukup punya landasan yang kuat. Sebab tanpa perlu melakukan penaikan harga, ruang tersebut sesungguhnya masih terbuka lebar. Tanpa perlu menaikkan harga BBM, pemerintah sesungguhnya dapat melakukan penghematan. Dalam kaitan ini, maka tugas pertama pemerintah, bukanlah menaikkan harga BBM, tetapi memperbaiki sistem yang ada agar lebih berpihak kepada rakyat.
Atas dasar penghitungan di atas, Martapura Institute menyimpulkan, pemerintahan Jokowi telah megambil jalan yang berisiko dengan menaikkan harga BBM ini. Resiko pertama, DPR akan terdorong untuk menggunakan hak interpelasi yang dapat berujung pada impeachment. Ini karena subsidi hilang sama sekali, sementara subsidi diamanatkan dalam UUD dan UU Migas. Kedua, pengalihan subsidi harus mendapat persetujuan DPR. Masalahnya, kenaikan ini tanpa persetujuan DPR. Hal ini akan menuai upaya-upaya kelompok oposisi untuk mendestabilisasi pemerintahan dan mengambil kekuasaan.
Untuk itu Martapura Institute yang dipimpin oleh Bonnie Setiawan dan Edy Burmansyah ini meminta agar pemerintah segera membuka dan transparan dalam hitung-hitungan kenaikan BBM ini. Bila tidak, maka akan kuat dugaan bahwa kenaikan BBM ini sesungguhnya hanya akal-akalan dan malahan menguntungkan para mafia migas, yang saat ini gejalanya sedang “berganti baju” menjadi pemain-pemain mafia baru.
Selain itu, pemerintah juga diseru untuk segera melaksanakan janji-janji kampanye di sektor migas, seperti membubarkan Petral, memindahkan operasi perdagangan migas Pertamina ke Indonesia, serta memberikan hak pengelolaan blok-blok migas yang akan habis masa berlakunya kepada Pertamina, seperti Blok Mahakam yang akan habis pada tahun 2017. (fa)