Jakarta, LiputanIslam.com— Kemetenterian Perindustrian (Kemenperin) tengah berupaya membenahi industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Direktur Jendral Perindustrian Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Muhammad Khayam mengatakan, pembenahan tersebut dilakukan dengan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard serta pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).
Dia menerangkan, tindakan pengamanan perdagangan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.10/2019. Peraturan ini mengatur pengenaan bea masuk untuk impor produk benang.
Baca: Kemendag akan Revisi Aturan Impor Produk Tekstil
“Dalam PMK tersebut diatur bea masuk tindakan pengamanan sementara untuk barang impor produk benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetik dan artifisial dikenakan biaya sebesar Rp 1.045 per kilogram,” terang dia, Kamis (5/12).
Sementara itu, untuk produk kain dan produk tirai regulasinya diatur masing-masing dalam PMK 162/2019 dan PMK 163/2019.
Dia mengungkapkan, banyaknya produk impor yang masuk berdampak pada industri tekstil dalam negeri. Sebab, harga bahan baku impor cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga produk lokal.
Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Marjoko mengatakan, banyaknya produk impor yang masuk bisa membuat industri lokal megalami kerugian besar.
“Terdapat indikasi awal mengenai kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri,” ungkapnya.
Dia menyebutkan, ancaman kerugian tersebut bisa dilihat dari penurunan volume penjualan domestik, peningkatan jumlah yang tak terjual, penurunan jumlah tenaga kerja dan penurunan pangsa pasar industri dalam negeri di pasar domestik.
Terkait hal ini, pemerintah juga tengah melakukan pembatasan produk impor melalui Permendag 85/2015jo64/2017jo77/2019. Dalam Permendag ini, para importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk memasukan barangnya ke Indonesia. (sh/kompas/kontan)