Jakarta, LiputanIslam.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah mengumumkan rencana untuk mengganti format Ujian Nasional yang berlaku saat ini menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Pihak Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Mardiana pun memastikan bahwa rencana tersebut sudah merupakan kebijakan dan akan terus berjalan meski bila terjadi penggantian pucuk pimpinan kementerian tersebut.
“Kami bersama-sama dengan Komisi X (DPR) akan memastikan bahwa ini merupakan kebijakan, nanti bersama Komisi X akan merumuskan bersama-sama grand design seperti apa yang bisa menjadi tolak ukur atau titik tolak untuk melakukan perubahan-perubahan pendidikan ke depan,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Mardiana ketika ditemui usai diskusi di Jakarta Pusat pada Sabtu (14/12).
Hal itu dia tegaskan karena terdapat kekhawatiran rencana penggantian UN itu tidak akan terjadi bila muncul skenario penggantian pucuk pimpinan Kemendikbud.
Untuk memastikan bahwa rencana itu akan tetap berjalan, diperlukan peta jalan yang komprehensif agar penggantian tersebut bisa berjalan.
Baca juga: JK Harap Ekonomi Masyarakat Bisa Naik Melalui Masjid
Rencana itu, menurut Mendikbud Nadiem, baru akan dilaksanakan pada 2021 sementara pada 2020 siswa-siswa akan tetap mengikuti Ujian Nasional seperti yang berlaku selama ini.
Menurut Nadiem Makarim apa yang diujikan dalam asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yakni kemampuan literasi dan numerasi. Untuk numerasi misalnya yang diukur bukan kemampuan menghitung, tapi kemampuan menggunakan konsep matematika yang tidak terlalu rumit digunakan kepada suatu masalah yang nyata.
Sedangkan penilaian literasi bukan kemampuan membaca, tapi kemampuan memahami isi konten dari suatu bacaan dan menganalisa apa itu. (Ay/Antara/Kompas)