Berlin, LiputanIslam.com — Seorang ibu dari korban kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH17 mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah Ukraina di Pengadilan HAM Eropa. Ia menuntut ganti rugi sebesar $1 juta atau sekitar Rp 12 miliar.
Russia Today melansir dengan mengutip laporan media Jerman Bild am Sonntag, Minggu (30/11), wanita Jerman yang disebut dengan inisial “Olga L.”, telah mengajukan tuntutan itu minggu lalu.
Wanita tersebut menuduh otoritas Ukraina teledor dengan membiarkan wilayah udaranya dilalui oleh pesawat-pesawat penerbangan sipil pada saat terjadi konflik bersenjata. Ia menyebut, pemerintah Ukraina melakukan hal ini karena tidak ingin kehilangan tagihan biaya penerbangan. Menurut Bild, pada saat yang hampir bersamaan dengan saat terjadinya kecelakaan, terdapat 700 penerbangan melintasi Ukraina, memberikan pendapatan bulanan yang nilainya mencapai jutaan dollar.
Tuntutan wanita tersebut disusun oleh Elmar Giemulla, seorang pakar hukum penerbangan. Giemulla juga mewakili beberapa keluarga korban lainnya yang pada September lalu mengumumkan rencana pengajuan tuntutan hukum kepada pemerintah Ukraina.
“Setiap negara bertanggungjawab atas keamanan penerbangan di wilayahnya. Jika mereka tidak bisa menjamin keamanan wilayahnya, mereka harus menutupnya. Dan karena hal ini tidak terjadi di Ukraina, maka pemerintah Ukraina bertanggungjawab atas bencana ini,” kata Giemulla.
Malaysia Airlines nomor penerbangan MH17 tertembak jatuh dalam penerbangan antara Amsterdam ke Kuala Lumpur di Ukraina timur tanggal 17 Juli. Empat warga Jerman tewas di antara 298 korban musibah ini.
Sebuah laporan awal penyelidikan musibah ini yang dirilis September lalu menyebutkan MH17 jatuh akibat hantaman beberapa benda berkecepatan tinggi, tanpa bisa menjelaskan indikasi benda-benda itu. Tidak hanya itu Tim Penyelidik Internasional yang dipimpin Belanda, tidak bersedia menjelaskan adanya kesepakatan internal antar negara-negara anggota tim penyelidik yang terdiri dari Belanda, Belgia, Australia dan Ukraina.
Dalam perjanjian internal itu disebutkan bahwa jika salah satu anggota tidak ingin informasi yang diperoleh dibuka ke publik, maka informasi itu tetap akan dirahasiakan.
Ukraina adalah negara yang menjadi salah satu terduga pelaku penembakan pesawat tersebut berdasarkan banyak bukti-bukti yang sudah beredar luas di masyarakat. Adanya perjanjian rahasia itu mengakibatkan kredibilitas penyelidikan menjadi pertanyaan.
Rusia telah mendesak PBB untuk membentuk tim pengawas atas penyelidikan tersebut.(ca)