Ambon, LiputanIslam.com – Sosialisasi ISIS tidak hanya dalam bentuk deklarasi, tetapi juga dalam bentuk bagi-bagi zakat saat bulan Ramadhan lalu. Di Ambon, anggota dari Ansharu Khilafah Jazirah Al Muluk mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah, yang berasal dari anggota Anshoru Khilafah dan keluarganya.
Anshoru Khilafah adalah kelompok pendukung teroris transnasional ISIS, yang diberbagai tempat di Indonesia telah melakukan deklarasi kepada ISIS dan pemimpinnya, Abu Bakar Al-Baghdadi.
Dari keterangan Al-Mustaqbal, 27 Juli 2014, panitia zakat Ansharu Khilafah, menyatakan bahwa zakat fitrah yang terkumpul akan dibagikan kepada keluarga mujahid dan fakir miskin di Ambon.
“Zakat fitrah ini akan diprioritaskan bagi para keluarga mujahid yang suami atau kepala keluarga mereka berada di penjara thoghut. Perlu diketahui di Ambon ada beberapa orang ikhwan mujahid yang berada di penjara thoghut karena amalan jihadnya. Bahkan di antara mereka ada yang divonis secara dzolim dengan hukuman seumur hidup,” kata Umar, panitia Ansharu Khilafah.
“Hampir seluruh ikhwan mujahid yang menjadi tawanan thoghut tersebut mendiami beberapa penjara yang ada di Pulau Jawa. Agar zakat fitrah tersebut lebih bermanfaat maka panitia membagikan zakat tersebut dua hari sebelum hari Raya Idul Fitri. Kita sengaja menyalurkannya lebih awal agar bisa dimanfaatkan ketika hari raya Idul Fitri,” tambah Umar.
Yang dimaksud thoghut oleh kelompok ini adalah Pemerintah RI, yang dianggapnya tidak bersandarkan pada hukum Islam.
Sebagai upaya dakwah dan memperkenalkan keberadaan mereka, panitia ini menempelkan bendera ISIS dan semboyan “Khilafah Islamiyah” yaitu baaqiyah bidznillah dalam setiap kemasan beras tersebut.
Hanya saja, Pemerintah Indonesia telah menolak paham ISIS, yang diputuskan dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden SBY, 4 Agustus 2014. Disebutkan bahwa ISIS bukanlah masalah agama, melainkan ideologi atau keyakinan yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila.
“Indonesia tidak boleh menjadi tempat persemaian paham ISIS karena tidak sesuai dengan ideologi negara Pancasila dan Kebhinnekaan kita di dalam negara kesatuan RI,” kata Joko Suyanto, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. (ba)