Jakarta, LiputanIslam.com — Kejaksaan Agung akan membentuk satuan tugas khusus, yang terdiri dari puluhan jaksa terbaik untuk mengusut kasus korupsi yang melibatkan para pejabat tinggi. Langkah ini diambil untuk memperbaiki citra lembaga tersebut, yang dinilai korup dan tidak memiliki prestasi membanggakan dalam menangani kasus korupsi.
Thejakartapost.com melaporkan, Kejagung telah mempekerjakan 9.000 jaksa di seluruh pelosok negeri, namun kerap dikiritik lantaran memberikan kelonggaran tuntutan kepada para pejabat, dan sangat jarang bisa menjebloskan ke penjara.
Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berhasil meringkus para pejabat tinggi negara, mulai dari menteri aktif, gubernur, hingga ketua MK, walau hanya ‘berbekal’ 96 jaksa yang ditugaskan oleh Kejagung.
Jaksa Agung Muda Widyo Pramono menegaskan bahwa ke-96 jaksa yang kini dipakai KPK tidak akan ditarik untuk mengisi satuan tugas anti korupsi yang akan dibentuk.
“Satuan tugas khusus tidak akan melemahkan KPK, karena 29 anggota akan diambil dari kalangan jaksa terbaik, murni berdasarkan prestasi,” jelas Pramono.
“Mereka berasal dari kantor cabang Kejaksaan di seluruh negeri, dan kami menarik mereka kembali untuk memberdayakan tim baru,” tambah dia.
Jaksa yang diperbantukan di KPK, memiliki batas waktu maksimal 10 tahun, setelahnya, mereka harus dikembalikan ke Kejaksaan Agung.
“Jika KPK membutuhkan lebih banyak jaksa, kami siap untuk meminjamkan kapan saja,” lanjut Pramono.
Ia juga mengungkapkan bahwa satuan tugas baru tidak menargetkan kasus korupsi secara khusus. Dengan kata lain, semua kasus korupsi akan diproses.
“Kami memiliki banyak kasus korupsi mulai dari rekening bank pejabat yang mencurigakan. Intinya adalah bahwa tim ini akan segera mulai bekerja dan akan ditakuti oleh mereka mencuri uang negara,” papar dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menuai kritikan atas keputusannya menetapkan Prasetyo, politisi Nasdem, sebagai Jaksa Agung. Sebagai partai yang mengusung Jokowi-JK pada saat pemilihan presiden, keputusan ini dianggap sebagai transaksi politik. (Baca: Jaksa Agung Baru dan Wajah Kecut Hotel Borobudur)
Namun hanya beberapa minggu setelah dilantik, Kejaksaan Agung mulai bergerak dengan menangkap Irianto Syafiuddin, politisi senior Partai Golkar yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi empat tahun silam.
Direktur Pusat Studi Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar memuji pembentukan satuan tugas anti korupsi, tapi ia memperingatkan Kejagung untuk tetap non-partisan dalam penuntutan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat, baik dari partai-partai pendukung pemerintah ataupun oposisi. (Baca: Jaksa Agung Baru Pilihan Jokowi Menuai Kritik)
“Pembentukan satuan tugas anti korupsi adalah langkah yang baik, tetapi hal yang paling penting adalah, Kejaksaan dan KPK harus meningkatkan koordinasi mereka,” kata Zainal.
Sementara itu, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, menantang satuan tugas baru untuk membuka kembali kasus korupsi masa lalu yang masih mangkrak di Kejaksaan. (Baca: Jaksa Agung Dari Parpol, Harus Buktikan Integritas)
Dia juga memperingatkan agar Prasetyo tidak menjadikan satuan baru tersebut sebagai sarana untuk pencitraan atas respon masyarakat yang mengkritik pengangkatannya sebagai Jaksa Agung. (ba)