Jakarta, LiputanIslam.com–Instruksi Presiden Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Indonesia, ternyata merupakan hal yang lazim dilakukan di dunia internasional. Kapal milik nelayan Indonesia pun pernah dibakar oleh tentara Papua Nugini pada bulan Februari 2014 lalu.
Pembakaran speedboat yang ditumpangi 10 nelayan asal Merauke, Papua, terjadi karena perahu motor itu kedapatan memasuki wilayah perairan Papua Niugini oleh tentara Papua Niugini yang sedang melakukan patroli.
Lima dari 10 nelayan itu berhasil berenang sejauh 8 kilometer dan melapor ke Pos Pengamanan Perbatasan TNI AL Kali Torasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta TNI menindak tegas para pencuri ikan yang ‘berkeliaran’ di perairan Indonesia. Jokowi menginstruksikan agar kapal-kapal pencuri ikan itu ditenggelamkan untuk memberikan efek jera.
“Nggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, dilansir Kompas.com, Selasa (18/11/2014).
Instruksi Jokowi ini berlandaskan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ayat (1) dan (4). Berikut bunyi dasar hukum tersebut, ayat (1) “Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia“. Adapun, ayat (4) berbunyi, “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”
Namun hingga kini belum ada satu pun kapal asing yang ditenggelamkan oleh TNI. Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengeluhkan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pihaknya untuk mengoperasikan 64 kapal TNI Angkatan Laut untuk menjaga wilayah perairan Indonesia dari penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).
TNI AL bahkan harus berutang kepada Pertamina sebesar Rp 6 triliun setiap tahun untuk membeli bahan bakar.
KSAL Laksamana Marsetio menuturkan, kebutuhan ideal bahan bakar bagi kapal patroli mencapai 5,6 juta kiloliter per tahun. Namun, yang terjadi saat ini, pemerintah hanya memberikan anggaran untuk 13 persen dari jumlah kebutuhan itu. Alhasil, setiap harinya, TNI AL hanya bisa mengoperasikan 7-15 kapal untuk mengawasi wilayah perairan Indonesia. (fa)