LiputanIslam.com–Pada 15 Februari lalu, Presiden AS, Donald Trump, menerima kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Dalam konferensi pers yang dihadiri kedua ‘sekutu’ ini, Trump kembali menegaskan hal yang selama ini sudah disampaikan oleh presiden-presiden AS sebelumnya, yaitu: AS akan selalu mendukung Israel.
Trump memuji-muji Israel dengan mengatakan, “Hari ini saya mendapat kehormatan menyambut teman saya, Benjamin Netanyahu, serta menegaskan kembali ikatan yang tidak akan terpisahkan di antara kedua negara. Kerjasama di antara AS dan Israel didasarkan pada nilai-nilai yang sama, yaitu kemanusiaan dan demokrasi.”
Dari pernyataannya, Trump mengatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan kerja sama dengan Israel dalam ‘memerangi’ terorisme. Hal ini sangat ironis, mengingat ‘kerjasama’ yang terjadi di antara kedua negara itu adalah state-terrorism (terorisme yang disponsori negara). AS memberi bantuan dana hibah jutaan dollar per tahun kepada Israel, mengirimkan senjata-senjata termutakhirnya untuk Israel, dan selalu memveto resolusi PBB yang sekedar ‘mengutuk’ Israel. Padahal yang dilakukan tentara Israel sehari-hari adalah mengusir warga Palestina dari rumah-rumah mereka, karena tanahnya akan dijadikan permukiman untuk pendatang Yahudi. Di Gaza, mereka secara acak menembak warga, atau melarang warga yang sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Secara periodik, mereka juga melakukan serangan besar-besaran, seperti Perang 50 Hari di Gaza tahun 2014. Dalam perang itu, lebih dari 2300 warga Palestina gugur dan ribuan lainnya terluka.
Dalam serangan brutal itu, ribuan rumah warga Palestina dan sekolah serta rumah sakit hancur dan sejumlah banyak warga terlantar.
Namun ada yang menarik dalam pernyataan Trump, “AS akan mendorong perjanjian damai, namun tidak akan terlibat aktif dalam prosesnya. Dia mengatakan, pimpinan Israel dan Palestina mengupayakan sendiri perdamaian tersebut.
Hal ini jelas langkah cuci tangan Trump atas kejahatan Israel di Palestina. Juga, merupakan “langkah baru” karena selama ini pemerintah AS sejak era Carter selalu terlibat dalam memediasi perundingan Israel-Palestina meski tidak pernah sungguh-sungguh menunjukkan tekanan kepada Israel agar menghentikan kejahatannya.
Namun demikian, tanpa mediator AS, kedua pihak tidak akan bisa bertemu dan bernegosiasi. Selalu diperlukan pihak ketiga dalam proses ini. Kemungkinan yang akan muncul menjadi mediator adalah Rusia. Rusia memiliki sejarah dukungan kepada Palestina dan banyak pimpinan Palestina yang belajar di Uni Soviet. Di saat yang sama, Rusia adalah partner penting Israel dalam perdagangan. Oleh karena itu, Rusia memiliki peluang menjadi penengah di antara keduanya.
Tahun lalu, Menlu Rusia, Sergei Lavrov menyatakan bahwa Moskow akan bahagia bila menjadi tuan rumah dalam perundingan Palestina-Israel hingga ‘mencapai perjanjian yang bermakna’. Dengan kata lain, Rusia tidak menginginkan pertemuan yang hanya formalitas dan membuang-buang waktu seperti yang selama ini terjadi dalam perundingan yang dimediasi AS.
Baru-baru ini, PLO, Hamas, dan faksi-faksi lain di Palestina sepakat untuk membentuk satu fornt bersama. Perjanjian ini dilakukan di Moskow, menunjukkan sinyal kepercayaan mereka kepada Rusia. Ini juga menandai bahwa kredibilitas AS di Timteng, khususnya Palestina, semakin jatuh. Sejarah sudah mencatat bahwa AS hanya bisa membawa perang, bukan perdamaian.
Namun, ada catatan penting terkait Hamas. Faksi ini telah berkhianat kepada pelindungnya selama ini, yaitu Suriah. Artinya, Hamas sebenarnya juga telah berkhianat kepada faksi-faksi Palestina lainnya. Namun karena peran dan dominasi Hamas di kawasan, faksi ini terpaksa tetap dilibatkan dalam setiap perundingan. Mengingat bahwa Rusia adalah sekutu Suriah, dipastikan Rusia tidak akan memberikan konsesi terlalu banyak kepada Hamas, melainkan kepada faksi-faksi lain di Palestina yang sekuler dan fokus pada perjuangan kebebasan Palestina. Menjadi mediator Palestina-Israel adalah tugas berat dan mungkin karena itu Trump memilih cuci tangan. (dw)