Jakarta, LiputanIslam.com–Janji pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) semasa kampanye terkait tidak adanya ‘jatah-jatahan menteri’, telah terbentur oleh realitas politik. Dalam jumpa pers di Rumah Transisi Jokowi-JK, jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat Senin (15/9/2014), Jokowi-JK memastikan kabinetnya akan terdiri dari 34 kementerian. Sebanyak 18 kementerian diisi oleh kalangan profesional murni, 16 lainnya diisi oleh profesional dari partai politik.
Selain itu, Jokowi-JK memutuskan untuk tetap mempertahankan posisi menteri koordinator. Untuk wakil menteri, Jokowi menyebutkan kemungkinan hanya akan ada satu.
“Wamen sementara ini, menurut penilaian, kita yang mungkin masih diperlukan adalah di Kementerian Luar Negeri,” katanya.
Andi Wijayanto, anggota Tim Transisi Jokowi-JK, saat diwawancarai MetroTV, mengaku tidak tahu pertimbangan angka 18 profesional-16 parpol tersebut. Menurutnya itu sepenuhnya kewenangan Jokowi.
Dalam kesempatan lain, JK menegaskan bahwa posisi profesional partai akan diisi oleh orang-orang dari parpol koalisi.
“Yang pasti (partai) koalisi dong,” ujar JK di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2014), seperti dikutip Detik.com.
JK memastikan bahwa 16 pos kementerian itu akan diisi oleh orang-orang yang tepat. Ia menyebut, saat ini sudah banyak kalangan profesional yang menjadi kader partai politik (parpol).
“Jadi syaratnya tetap profesional,” imbuh JK. Seperti diketahui partai-partai pengusung Jokowi-JK adalah PDIP, PKB, Partai Hanura, dan Partai NasDem.
Menurut JK, hal itu tak lepas dari realitas politik.
“Jangan lupa parpol kan tetapi yang proporsional, pertimbangannya kan realitas politik. Realitas kita demokrasi yang perwakilan maka harus ada hubungan antara pemerintahan dan DPR,” imbuhnya.
JK mengatakan, yang paling penting diperbaiki kementerian kabinet nanti adalah proses kerja. Salah satunya, mengenai kecepatan. Sehingga berbagai persoalan cepat teratasi.
“Sebenarnya disimpelkan caranya, kita bicara cara kerja dan prosesnya harus kita harus diperbaiki, supaya ada kecepatan dan ada keputusan, sekarang ini sulitnya keputusannya lambat sekali, tidak ada kepastian soal itu,” kata JK.(dw)