Jakarta, LiputanIslam.com — Presiden Joko Widodo menyatakan sekitar Rp 300 triliun hilang pertahun akibat illegal fishing, karena itu ia meminta agar daerah, provinsi, kabupaten/kota harus ikut menyelesaikan illegal fishing. Ia minta sampai ada lagi kapal-kapal mencuri ikan, sehingga sumber daya kita di perairan bisa kita manfaatkan untuk rakyat dan bangsa.
“Ini bukan angka yg kecil. Oleh sebab itu ini juga harus dihentikan,” kata Jokowi, 18 Desember 2014 seperti dikutip dari setgab.go.id.
Menurut Jokowi, ia sudah memerintahkan Menko Polhukam, Kapolri, KSAL, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tegas menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan illegal fishing, dan jangan ada toleransi lagi.
“Sejak dua bulan lalu kapal-kapal yang berani masuk ke perairan kita dan melanggar, diperintahkan saat itu langsung tenggelamkan. Tetapi setelah saya ulang tiga kali baru ditenggelamkan. Saya juga mikir kenapa sampai 3 kali, mestinya sekali sudah langsung ditenggelamkan,” ujarnya.
Jokowi menuturkan, berdasarkan informasi yang ia terima dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, ada 5.400-7.000 kapal yang beredar, dan 90 persen diantaranya dipastikan illegal.
“Ini sudah tidak boleh lagi ada ribuan kapal mencuri ikan-ikan kita. Masa dari 5000-7000 hanya 3 yang ditenggelamkan. Kurang,” kata Jokowi.
Bangun Pelabuhan
Presiden Jokowi juga menyinggung masalah pembangunan infrastruktur di sektor kelautan. Ia menyebutkan, agenda pembangunan infrastruktur akan menghubungkan antar provinsi dan antar pulau karena konektiviti antar provinsi dan pulau itu dinilainya penting sekali.
“Tol laut itu akan dimulai dari pembangunan pelabuhan-pelabuhan,” ujar Jokowi.
Presiden mengingatkan kepala daerah yang belum mengusulkan agar mengusulkan pembangunan pelabuhan di daerah masing-masing. Dengan catatan, pelabuhan tersebut luas.
“Jangan sampai mengusulkan pelabuhan yang hanya 15 ha, 20 ha. Kita semua harus mempunya visi besar, misi besar, pelabuhan harus digabungkan dengan zona industry, dengan pembangkit tenaga listrik dalam satu area, luasnya minimal 500 ha,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, luas pelabuhan minimal 500 ha itu untuk jangaka 500 yang akan datang. Akan lebih baik 2000 ha, sehigga bisa untuk 100 tahun yang akan datang. (ba)