Jakarta, LiputanIslam.com — Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, dinilai tidak pro rakyat, dan karenanya Fraksi Partai Golkar berencana untuk menggunakan hak interpelasi. Hari ini, pengumpulan tanda tangan untuk hak interpelasi akan dimulai. Bambang Soesatyo menargetkan dukungan bisa mencapai 300 tanda tangan.
“Hal itu karena Presiden Joko Widodo karena telah mengkhianati rakyat, dengan mengambil jalan pintas menaikan harga BBM di saat rakyat sedang susah memenuhi kebutuhan pokok hidupnya,” jelasnya.
Menurut Bambang, DPR melihat kenaikan harga BBM saat ini sama sekali tidak tidak tepat, bahkan sulit diterima akal sehat.
“Harga BBM bersubsidi dinaikan ketika harga minyak di pasar internasional turun drastis, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan,” kata Bambang.
“APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak 105 dolar AS per barel, sementara harga minyak saat ini di dibawah 80 dolar AS per barel. Artinya, tekanan beban fiskal bagi pemerintah baru relatif belum bertambah karena turunnya harga minyak di pasar internasional,” tambahnya.
Dari laporan republika.co.id, ia menyayangkan sikap pemerintah yang mengalihkan beban fiskal pemerintah ke pundak rakyat.
“Kalau penjelasan presiden atau pemerintah memuaskan, hak interplasi selesai. Namun kalau tidak memuaskan bisa berlanjut ke penggunakan hak dewan yang lain. Seperti hak angket dan tidak menutup kemungkinan bisa ke hak menyatakan pendapat atau impeachment,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto, menyatakan bahwa Fraksi Partai Demokrat di DPR belum akan menggalang interpelasi. Pihaknya masih akan mendengar penjelasan pemerintah terlebih dahulu.
“Tentunya Fraksi PD masih ingin melakukan sesuai prosedur dahulu. Kami ingin bertanya kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dilakukan seperti kenaikan BBM,” ujar Agus, seperti dikutip dari detik.com, 24 November 2014.
Menurut Agus yang saat ini juga duduk sebagai Wakil Ketua DPR, prosedur yang dimaksud adalah terlebih dahulu mengajukan hak tanya yang kemudian dijawab oleh pemerintah. Hak tanya melekat pada setiap anggota dewan yang diteruskan oleh pimpinan DPR kepada pemerintah.
“Kalau jawaban dirasa kurang, barulah FPD ajukan interpelasi,” imbuhnya. (ba)