Jokowi: Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota Negara Dibentuk Januari

0
104

Sumber: Merdeka

Penajam Paser Utara, LiputanIslam.com — Presiden Joko Widodo ketika meninjau lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa (17/12), mengatakan bahwa Badan Otorita untuk mengurus seluruh rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, rencananya bakal dibentuk Januari 2020.

“Badan Otorita pemindahan dan pembangunan ibu kota negara paling lambat dibentuk Januari 2020,” kata Presiden.

Badan Otorita pemindahan ibu kota negara itu menurut Presiden Jokowi, sudah disiapkan dan tinggal penentuan calon Ketua Badan Otorita yang akan dilaksanakan paling lama Januari 2020.

Badan Otorita yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden tersebut akan mengatur mengenai persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Kawasan ibu kota negara baru telah ditetapkan lebih kurang 256.000 hektare, terbagi sekitar 56.000 hektare kawasan inti dan kawasan pemerintahan sekitar 5.600 hektare.

Presiden memperkirakan titik pusat pemerintahan ibu kota negara Indonesia yang baru berada di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Baca juga: Jokowi Sebut RUU Ibu Kota Baru Akan Dimasukkan ke DPR Januari

Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengungkapkan, untuk mempercepat rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, pemerintah akan membentuk badan otorita yang memiliki wewenang setingkat menteri.

“Itu akan segera di Perpres (Peraturan Presiden)-kan, karena proses di tingkat antar kementerian sudah selesai,” kata Suharso seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Selasa (17/12/2019).

Oleh karena itu, badan otorita tersebut kelak memiliki tugas, mulai dari mempersiapkan, membangun hingga memproses pemindahan itu sendiri.

Suharso menambahkan, badan otorita juga diberikan wewenang atas pengelolaan tanah, lahan, serta agar proses pembangunan dapat tersentralistik dengan baik secara administrasi. (Ay/Antara/Kompas)

DISKUSI: