Tokyo, LiputanIslam.com — Pemerintah Jepang, Selasa (1/7), setuju untuk melakukan pembaharuan atas doktrin militernya untuk memungkinkan Jepang berperang di luar negeri.
Sebagaimana laporan BBC, Selasa (1/7), perubahan yang ditetapkan melalui rapat kabinet itu menyebutkan doktrin baru militer Jepang yang disebut “collective self-defence”, atau penggunaan kekuatan militer untuk membela sekutu yang tengah diserang musuh. Doktrin ini untuk mensiasati konstitusi Jepang yang melarang penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik, kecuali untuk pertahanan diri.
Perdana Menteri Shinzo Abe berupaya keras meyakinkan anggota kabinetnya tentang doktrin baru itu, dengan dalih Jepang memerlukan penyesuaian atas perubahan situasi keamanan regional.
“Apapun keadaannya, saya akan melindungi nyawa rakyat Jepang dan eksistensi perdamaian,” kata Abe kepada wartawan usai rapat kabinet Selasa kemarin.
Keputusan itu masih harus disetujui oleh parlemen. Namun dengan jumlah kursi yang dikuasai, keputusan itu sepertinya tidak akan mendapatkan hambatan.
AS, sekutu utama Jepang, tentu menyambut gembira keputusan itu. Namun saingan regional Jepang seperti Cina, pasti menolaknya. Di dalam negeri sendiri hal itu menimbulkan pertentangan, terutama mereka yang trauma dengan Perang Dunia II yang membawa kehancuran bagi Jepang.
Pada hari Minggu (29/6) dan Senin (1/7), ribuan warga melakukan aksi demonstrasi di Tokyo, dan seorang warga membakar diri untuk memprotes rencana perubahan doktrin militer tersebut.
Rencana perubahan doktrin itu sendiri diperkenalkan Abe sejak bulan Mei setelah sebuah tim panel penasihatnya mengeluarkan laporan yang merekomendasikan perubahan doktrin pertahanan Jepang.
Dengan perubahan doktrin ini, militer Jepang bisa dikirimkan untuk membantu negara-negara sekutu yang tengah berperang. Syarat-syarat lain masih diperlukan, seperti ancaman langsung terhadap keamanan Jepang serta ancaman terhadap keselamatan dan kebebasan rakyat Jepang.
Contoh tindakan yang dibolehkan dengan doktrin baru ini adalah menembak jatuh rudal-rudal yang ditembakkan Korea Utara terhadap kapal-kapal penyapu ranjau AS dan Jepang di jalur-jalur laut vital. Namun Jepang tetap dilarang terlibat dalam konflik bersenjata multilateral, seperti penyerbuan pasukan koalisi pimpinan AS di Irak dan Afghanistan.
“Ada kesalahpahaman bahwa Jepang akan terlibat dalam perang untuk membela negara lain, namun ini di luar pertanyaan itu. Ini adalah langkah pertahanan yang sangat ketat untuk membela rakyat kita. Kita tidak akan menggunakan kekuatan untuk membela negara asing,” kata Abe.
Para penentang langkah itu menuduh Abe tengah membangun landasan untuk merubah secara permanen konstitusi doktrin pertahanan diri Jepang.
“Saya kira jika kita tidak menghentikan Abe saat ini, kita tidak akan bisa memperbaikinya lagi di masa mendatang,” kata seorang demonstran anti-perang.(ca)