Tokyo, LiputanIslam.com — Jepang dan AS menandatangani kerjasama keamanan baru yang menempatkan Jepang pada posisi yang legih agresif dalam pergolakan keamanan global sebagai pendukung AS. Sebagai imbalannya AS memberikan dukungan politik dan keamanan yang lebih kuat kepada Jepang.
Perjanjian itu ditandatangani di Washington DC, Senin (27/4), oleh Menlu AS John Kerry dan Menlu Jepang Fumio Kishida, dalam kunjungan PM Jepang Shinzo Abe ke AS minggu ini. Selain bertemu Presiden Obama, Abe juga dijadwalkan berpidato di depan Congress. Demikian seperti dilansir BBC, Senin petang.
Menyusul penandatanganan kerjasama itu Menlu AS John Kerry mengatakan bahwa dukungan AS kepada keamanan Jepang adalah sebagai “sangat kuat”, termasuk dalam hal pertikaian wilayah dengan negara tetangga (Cina).
Konstitusi Jepang sebenarnya sangat membatasi peran dan kekuatan militer Jepang dengan orientasi pokoknya sebagai alat pertahanan saja. Namun Abe telah menyerukan dilakukannya intepretasi baru dari konstitusi tersebut.
“Kesepakatan yang kami umumkan hari ini akan meningkatkan keamanan Jepang, mengentarkan para pengancam, dan memberikan nilai positif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Kerry lagi.
“AS dan Jepang berdiri bersama untuk menyerukan agar perselisihan di kawasan diselesaikan secara damai,” tambahnya lagi.
Kerry juga menekankan kembali dukungan AS kepada Jepang atas perselisihan wilayah kepulauan Senkakus (versi Jepang) atau Diaoyus (versi Cina).
Perubahan orientasi militer Jepang untuk aktif terlibat dalam konflik-konflik bersenjata di luar negeri akan berimplikasi pada perubahan konstitusi, meski para pejabat pemerintah berdalih bahwa hal itu tidak melanggar konstitusi.
Sebuah jajak pendapat yang dirilis hari Senin (27/4) oleh media Jepang Sankei Shimbun menunjukkan bahwa 49,5 % warga Jepang menenang perubahan konstitusi yang mengijinkan militer Jepang terlibat pertempuran di luar negeri.
Beberapa jam setelah pengumuman itu, sekelompok demonstran berkerumun di depan kantor perdana menteri di Tokyo, meneriakkan penolakan terhadap perubahan konstitusi.(ca)