Jakarta, LiputanIslam.com–Mulai tahun 2015, pemerintah akan memulai pembangunan jalur kereta api di Papua. Hal itu merupakan kabar gembira mengingat buruknya infrastruktur telah membuat mahalnya harga-harga barang di Papua.
Janji pembangunan jalur kereta api di Papua disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan teleconference dengan para kepala daerah dari wilayah Maluku dan Papua.
“Pembuatan mengenai jalur kereta api di Papua yang akan kita mulai tahun depan dari unsur Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) semua membantu agar itu segera selesai dan bisa segera dilaksanakan pembangunan jaringan rel kereta api di Papua,” kata Jokowi, seperti dikutip Beritasatu.com (8/12).
Jokowi mengatakan dalam enam bulan studi pembangunan kereta api akan dirampungkan dan setelah itu langsung dilanjutkan dengan pembangunan rel.
“Di Papua sampai jalur atas pakai kereta api,” katanya.
Presiden juga meminta agar jalur kereta api di Biak juga bisa kembali diaktifkan tahun 2015. Untuk hal ini akan dikerjakan oleh PT Angkasa Pura I.
“Kita ingin jalur rel kereta api bisa segera dimulai dan berkaitan tol lain bisa dikembalikan,” lanjutnya.
Pemerintah sebelumnya (Susilo Bambang Yudhoyono) telah mengeluarkan Perpres 65/2011 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B), lalu dikawal dengan Perpres 66/2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).
Menurut Bambang Darmono, Kepala UP4B dalam tulisannya di Tempo (11/11) menyebut bahwa paradigma pembangunan infrastruktur di tanah Papua adalah membangun benua kecil dalam rangka menciptakan konektivitas antara kabupaten-kabupaten baru dengan sasaran menciptakan sentra-sentra aktivitas ekonomi produktif. Selain itu, UP4B merekomendasikan pembangunan ruas-ruas jalan di wilayah Pegunungan Tengah dan area terisolasi di tanah Papua agar kawasan itu tidak lagi terisolasi. Bila masalah konektivitas teratasi, percepatan pembangunan pun bisa dilakukan.
Saat ini penduduk di wilayah Pegunungan Tengah harus merasakan sangat mahalnya harga barang karena suplai sangat bergantung pada transportasi udara. Bahkan satu sak semen bisa dihargai Rp1,7 juta di sana.
Bambang menyarankan, perlu dana otonomi khusus guna menyiapkan SDM di Papua, sedangkan dana untuk infrastruktur harus ditopang melalui skema APBN melalui inisiatif presiden. Dengan demikian, warga asli Papua akan mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan infrastruktur. (fa)