Jakarta, LiputanIslam.com — Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, mengatakan, memang sosok Jaksa Agung baik dari partai politik maupun non parpol tetap dapat diintervensi selama moralitas tak terjaga. Intervensi merupakan sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari oleh seorang Jaksa Agung.
“Sosok yang berasal dari orang politik bisa mandiri (tak tergoyah intervensi) atau non politikus bisa tak berdaya dengan intervensi. Moralitas lah kuncinya,” kata Margarito seperti dikutip jpnn (12/11).
Dicontohkan Margarito, almarhum Baharudin Lopa yang sempat menjadi politikus telah membuktikan berhasil lepas dari intervensi. “Orang seperti Baharudin Lopa siapa yang bisa intervensi?” kata Margarito.
Pengangkatan M Prasetyo menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menuai pro dan kontra. Profil Prasetyo yang berlatarbelakang politik menjadi salah satu penyebabnya.
Prasetyo dikhawatirkan tak bisa lepas dari intervensi partai politik saat memimpin korps Adhyaksa. Pria berusia 67 tahun itu pun berjanji akan menjawab keraguan tersebut.
“Semua pejabat publik tentu ada aviliasi politiknya, ketika bangsa dan negara memanggil, semua kepentingan yang lain itu akan ditinggalkan. Akan dilihat semuanya nanti, semua terbuka. Saya hanya bertanggung jawab pada presiden,” kata Prasetyo di Gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2014) kemarin.
Dari penelusuran detikcom, sejak berdiri hingga kini ada tiga Jaksa Agung yang berlatar belakang partai politik. Selain Prasetyo sebelumnya ada mendiang Baharuddin Lopa, dan Marzuki Darusman.
Marzuki Darusman menjadi Jaksa Agung di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, yakni tahun 1999-2001. Sebelum memimpin Jaksa Agung, aktivitas pria kelahiran Bogor, 26 Januari 1946 itu banyak bersentuhan dengan penegakkan hak asasi manusia.
Dia juga aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia dan kemudian Partai Golongan Karya. Meski berlatarbelakang partai politik, Marzuki tercatat melakukan dua gebrakan yang fenomenal. Yakni membongkar kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang menyeret nama Gubernur BI Syahril Sabirin.
Dia juga yang akhirnya bisa mengungkap kasus proyek pemotretan dan pemetaan hutan produksi dari pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dengan terpidana Mohamamad ‘Bob’ HassanAdapun Baharuddin Lopa saat ditunjuk sebagai Jaksa Agung adalah politisi Partai Persatuan Pembangunan. Meski pun sebelumnya dia adalah seorang jaksa karier, sama seperti Prasetyo.
Baharuddin Lopa yang menjabat pada Juni 2001 – 3 Juli 2001 juga melakukan sejumlah gebrakan. Beberapa kasus yang melibatkan orang terkenal dia bongkar, termasuk meneruskan penyelidikan kasus BLBI II.
Marzuki Darusman dan Lopa adalah dua Jaksa Agung berlatarbelakang partai politik. Kini Prasetyo mengikuti jejak mereka. Prasetyo harus membuktikan bebas dari intervensi partai politik. (fa)