Jakarta, LiputanIslam.com–Setelah tertunda sekitar sebulan, akhirnya Presiden Joko Widodo memilih HM Prasetyo sebagai pengisi pos Jaksa Agung. Prasetyo yang dilantik hari ini (20/11) pukul 15.30 itu adalah politikus Partai NasDem. Pilihan Jokowi ini sontak menuai kritik dari banyak kalangan.
Koordinator Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, menilai diserahkannya kursi pemimpin Kejaksaan Agung kepada politikus merupakan mimpi buruk bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
“Kejaksaan menjadi tidak independen dan rawan intervensi politik,” kata Emerson seperti dikutip Tempo (20/11/2014.
Emerson mengatakan keberadaan Prasetyo sebagai Jaksa Agung membuat aktivis antikorupsi pesimistis. Menurut dia, Prasetyo sulit membawa reformasi di Kejaksaan Agung.
Emerson heran dengan pertimbangan Presiden Joko Widodo memilih Prasetyo sebagai Jaksa Agung. “Presiden harus menjelaskan dasar pertimbangannya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad juga mengkritik keputusan Jokowi.
“Sangat tidak tepat,” ucap Samad seperti dikutip Detikcom (20/11/2014).
Samad menganggap bahwa latar belakang Prasetyo sebagai politisi bisa berimbas dengan adanya kepentingan politik. Meskipun, Prasetyo pernah menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) di Kejagung pada tahun 2006. Dia kemudian berubah haluan menjadi politisi.
“Karena orang yang berlatarbelakang politisi biasanya mempunyai konflik kepentingan, padahal Kejaksaan Agung adalah institusi penegakan hukum yang memerlukan sosok yang independen dan berintegritas,” ucap Samad. (fa)